Kompetensi, Integritas, dan Kualitas Keputusan sebagai Fondasi Perubahan

Gelombang keresahan publik di Indonesia mencakup berbagai persoalan, mulai dari tekanan biaya hidup dan daya beli, polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga tuntutan pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pendidikan. Di sektor ekonomi, isu MSCI turut menjadi sorotan setelah muncul rencana perubahan status pasar saham Indonesia akibat persoalan transparansi dan keterbukaan data saham. Hal ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan investor sangat bergantung pada tata kelola pasar yang transparan dan kredibel.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, dan lebih dari 280 juta penduduk. Namun, berbagai persoalan dalam tata kelola, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik masih menjadi tantangan. Di tengah situasi tersebut, pertanyaan pentingnya bukan sekadar program apa yang perlu dibuat, melainkan siapa yang diberi kewenangan untuk menentukan arah dan menjalankan program tersebut.

1. Mulai dari Menempatkan Orang yang Tepat

Perbaikan sistem Indonesia sebaiknya dimulai dari memastikan bahwa posisi strategis dalam pemerintahan diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman yang relevan.

Kompetensi tanpa integritas berisiko menghasilkan keputusan yang menguntungkan kepentingan tertentu. Sebaliknya, integritas tanpa kompetensi yang memadai dapat membuat kebijakan sulit menjawab persoalan yang kompleks.

Keduanya harus berjalan bersama.

Dalam praktik politik, penunjukan pejabat juga berkaitan dengan kepercayaan, koalisi, dan kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, pertimbangan tersebut perlu diimbangi dengan persyaratan jabatan yang jelas, transparansi, dan evaluasi kinerja. Loyalitas politik tidak seharusnya menggantikan kemampuan menjalankan tanggung jawab publik.

Tantangan integritas Indonesia juga tercermin dalam Corruption Perceptions Index 2025 yang diterbitkan Transparency International. Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 109 dari 182 negara. Indeks ini mengukur persepsi terhadap korupsi sektor publik, bukan jumlah kasus korupsi secara langsung. Meski demikian, hasilnya menjadi salah satu indikator penting untuk mengevaluasi kualitas tata kelola.

Sementara itu, laporan OECD Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 menunjukkan bahwa Indonesia telah memenuhi 100% kriteria regulasi konflik kepentingan yang dinilai, tetapi baru 56% pada aspek praktiknya. Perbedaan tersebut menggarisbawahi bahwa keberadaan aturan saja belum cukup; penerapan dan pengawasannya juga menentukan.

Karena itu, reformasi perlu mencakup seleksi berbasis kompetensi, pemeriksaan konflik kepentingan, keterbukaan proses pengangkatan, serta evaluasi pejabat berdasarkan hasil kerja dan integritasnya.

Sistem yang baik bukan hanya mampu memilih orang yang tepat, tetapi juga memastikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan publik dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Tata Kelola dan Politik: Memastikan Kekuasaan Dijalankan secara Bertanggung Jawab

Penempatan pejabat yang tepat harus didukung institusi yang kuat. Tanpa pengawasan, transparansi, dan penegakan hukum yang konsisten, orang yang kompeten sekalipun akan bekerja dalam sistem yang membatasi efektivitasnya.

OECD dalam Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 juga menyoroti sejumlah ruang perbaikan di Indonesia, termasuk transparansi praktik lobi dan akses terhadap informasi publik. OECD mencatat bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai lobi, sehingga transparansi kegiatan tersebut masih menjadi tantangan.

Hal ini relevan karena kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana keputusan penting dibuat, kepentingan apa yang terlibat, dan bagaimana potensi konflik kepentingan dikelola.

Demokrasi tidak cukup berhenti pada pemilihan umum. Demokrasi juga membutuhkan lembaga pengawasan yang efektif, ruang kritik yang sehat, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berjalan.

3. Pendidikan dan Kualitas SDM: Fondasi Produktivitas Masa Depan

Kualitas kebijakan pada akhirnya harus tercermin dalam kualitas hidup masyarakat. Salah satu fondasi terpentingnya adalah pendidikan.

Hasil PISA 2022 dari OECD menunjukkan bahwa siswa Indonesia memperoleh skor matematika 366, membaca 359, dan sains 383. Angka tersebut berada di bawah rata-rata OECD, masing-masing 472, 476, dan 485.

Data ini menunjukkan tantangan dalam kemampuan dasar yang diperlukan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Perbaikan pendidikan tidak cukup dilakukan dengan menambah anggaran atau fasilitas. Pemerintah juga perlu memastikan kualitas pengajaran, pemerataan akses, kompetensi guru, dan efektivitas program berdasarkan hasil pembelajaran siswa.

Bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila penduduk usia produktif memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

4. Ekonomi, Kemiskinan, dan Ketahanan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif terjaga belum otomatis menghilangkan kerentanan rumah tangga. Menurut BPS, tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 sebesar 8,47%.

Di luar angka tersebut, terdapat keluarga yang tidak tergolong miskin tetapi rentan mengalami kesulitan ketika kehilangan pekerjaan, menghadapi biaya kesehatan, atau mengalami kenaikan kebutuhan pokok.

Karena itu, kebijakan ekonomi perlu berorientasi pada penciptaan pekerjaan berkualitas, peningkatan produktivitas, penguatan usaha kecil dan menengah, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Di sinilah kualitas pengambilan keputusan kembali berperan. Program yang baik harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, menggunakan anggaran secara efektif, dan dievaluasi berdasarkan manfaat yang benar-benar dihasilkan.

5. Kebijakan Publik Harus Berbasis Data

Kompetensi pejabat juga harus tercermin dalam cara kebijakan dirancang dan dievaluasi. Keputusan yang berdampak luas tidak seharusnya hanya mengandalkan intuisi, popularitas, atau pertimbangan politik jangka pendek.

Data dan penelitian dapat membantu pemerintah mengidentifikasi masalah, menetapkan prioritas, mengukur risiko, serta mengevaluasi apakah suatu program benar-benar mencapai tujuannya.

Sebagai contoh, keberhasilan program pendidikan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari peningkatan kemampuan siswa. Demikian pula, program ekonomi perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap pendapatan, produktivitas, dan kesejahteraan penerima manfaat.

Pendekatan ini tidak berarti semua keputusan harus menunggu penelitian yang sempurna. Namun, setiap program strategis perlu memiliki target yang terukur, indikator keberhasilan yang jelas, dan mekanisme evaluasi yang transparan.

Data bukan pengganti pertimbangan manusia, melainkan alat untuk memastikan bahwa keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan: Perbaikan Sistem Dimulai dari Kualitas Keputusan

Persoalan Indonesia saling berkaitan. Tata kelola memengaruhi penggunaan anggaran, pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan ekonomi memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Namun, seluruh upaya tersebut membutuhkan orang-orang yang mampu mengambil keputusan dengan kompeten dan berintegritas, didukung institusi yang profesional serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Karena itu, perbaikan Indonesia tidak cukup hanya dengan membuat lebih banyak program atau mengalokasikan anggaran yang lebih besar. Kita juga perlu memperhatikan bagaimana pejabat dipilih, bagaimana kewenangan digunakan, dan bagaimana hasil kerja dievaluasi.

Indonesia membutuhkan bukan hanya orang-orang baik dalam pemerintahan, melainkan sistem yang mampu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, memberikan ruang bagi mereka untuk bekerja secara profesional, dan memastikan setiap keputusan berpihak pada kepentingan publik.

Dari sanalah perbaikan di sektor politik, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan masyarakat dapat dibangun secara lebih berkelanjutan.

Sumber & Referensi :

1. Transparency International — Corruption Perceptions Index 2025. Data skor dan peringkat persepsi korupsi sektor publik. Laporan CPI 2025
2. OECD — Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026: Indonesia. Analisis sistem integritas, konflik kepentingan, transparansi lobi, dan akses informasi publik. Laporan OECD 2026 tentang Indonesia
3. OECD — PISA 2022 Results: Indonesia Country Note. Data kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa. Laporan PISA Indonesia
4. Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber resmi statistik kemiskinan dan kondisi sosial-ekonomi Indonesia. BPS Indonesia