Fenomena pengunduran diri massal calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang telah dinyatakan lulus seleksi menjadi salah satu dinamika yang patut dicermati dalam perjalanan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Sejak pertengahan Juni 2026, sejumlah peserta yang berhasil melewati tahapan seleksi memilih untuk tidak melanjutkan proses, setelah mengetahui isi surat pernyataan yang diwajibkan ditandatangani sebelum mengikuti pelatihan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan substantif mengenai kualitas desain rekrutmen, relevansi skema pelatihan, serta tingkat transparansi program terhadap calon tenaga kerja yang direkrut.

Surat pernyataan yang beredar dan diviralkan di berbagai platform media sosial memuat 13 poin pernyataan yang seluruhnya merupakan deklarasi komitmen dari sisi peserta: kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945, tidak pernah terlibat tindak pidana, tidak berstatus sebagai ASN atau anggota TNI/Polri, tidak aktif dalam kepengurusan partai politik, serta kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Di antara poin-poin tersebut, tiga ketentuan yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah: kewajiban mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan, kesediaan menjalani ikatan dinas selama dua tahun, dan pengenaan penalti sebesar Rp100 juta apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinas berakhir. Yang menjadi catatan penting dari dokumen tersebut adalah ketiadaan informasi mengenai hak peserta sebagai calon pekerja, tidak ada nominal kompensasi, tidak ada penjelasan status kepegawaian, tidak ada ketentuan tunjangan, dan tidak ada mekanisme perlindungan kerja.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa ketentuan penalti tersebut dimaksudkan untuk memastikan calon manajer memiliki komitmen dan motivasi yang kuat dalam menjalankan tugas. Namun dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, komitmen yang berkelanjutan lazimnya dibangun melalui kejelasan kontrak, kompensasi yang kompetitif, dan lingkungan kerja yang kondusif, bukan semata-mata melalui mekanisme sanksi.

Aspek kedua yang perlu dikaji secara kritis adalah relevansi skema pelatihan yang ditetapkan. Sebanyak 35.476 calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan (Komcad) yang dijadwalkan berlangsung dari 17 Juni hingga 16 Juli 2026, di 67 satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Proses seleksi pun melibatkan tes ideologi yang diselenggarakan di Kodam V/Brawijaya. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menyatakan program ini bertujuan untuk mencetak SDM yang unggul, berkarakter, dan siap mendukung pembangunan nasional. Tujuan tersebut secara normatif tidak dapat dipersoalkan. Namun perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana pelatihan dasar kemiliteran berkontribusi langsung terhadap kompetensi teknis yang dibutuhkan seorang manajer koperasi desa. Tugas utama manajer koperasi mencakup pengelolaan keuangan, koordinasi distribusi barang dan jasa, pembuatan laporan kepada anggota, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Kompetensi-kompetensi tersebut umumnya dibangun melalui pelatihan di bidang akuntansi dasar, manajemen operasional, tata kelola koperasi, dan pengembangan usaha, bukan melalui pendidikan kemiliteran.

Di berbagai negara dengan ekosistem koperasi yang kuat seperti Italia, Jerman, dan India, pelatihan manajer koperasi dilakukan secara berjenjang dan berbasis kompetensi teknis yang spesifik sebelum penempatan.

Ketidakseimbangan ini semakin tampak ketika merujuk pada minimnya informasi yang dipublikasikan mengenai kurikulum pelatihan manajerial. Dalam surat pernyataan, peserta hanya diminta menyatakan kesediaan mengikuti “Pelatihan Manajerial dan Kompetensi Bidang” tanpa disertai rincian tentang materi, durasi, metodologi, maupun lembaga yang akan menyelenggarakannya. Ini berbanding terbalik dengan informasi pelatihan kemiliteran yang sudah tercantum lengkap dengan jadwal, lokasi, dan prosedur registrasi. Idealnya, mengingat misi utama program ini adalah memperkuat ekonomi desa melalui koperasi, komposisi dan bobot pelatihan yang relevan secara teknis seharusnya mendapat porsi yang setara atau bahkan lebih besar dibandingkan pelatihan yang bersifat pembentukan karakter umum.

Dari sisi transparansi hubungan kerja, situasinya juga menunjukkan sejumlah celah yang perlu segera ditutup. Hingga pertengahan Juni 2026, pemerintah belum mengumumkan secara resmi besaran kompensasi manajer Kopdes Merah Putih. Informasi yang beredar di publik hanya berupa perkiraan tidak resmi di kisaran Rp3–6 juta per bulan, yang disebut sedikit diatas Upah Minimum Provinsi masing-masing daerah. Di luar soal gaji, surat pernyataan juga tidak memuat penjelasan tentang status kepegawaian (apakah PKWT atau skema lainnya), kepesertaan jaminan sosial, mekanisme evaluasi kinerja, maupun prosedur yang berlaku apabila program dihentikan sebelum masa ikatan dinas berakhir. Dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia, transparansi mengenai hak dan kewajiban para pihak merupakan elemen fundamental dari hubungan kerja yang adil. Ketika informasi mengenai kewajiban sudah disampaikan secara rinci dan mengikat, namun informasi mengenai hak belum tersedia, terdapat ketidakseimbangan yang berpotensi merugikan tenaga kerja yang direkrut.

Secara lebih luas, dinamika yang terjadi pada rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih mencerminkan tantangan struktural yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan program kebijakan berskala besar di Indonesia. Program dengan target dan tenggat waktu yang ambisius, dalam hal ini merekrut lebih dari 35.000 manajer untuk lebih dari 75.000 desa dan kelurahan dalam waktu singkat, membutuhkan kesiapan sistem yang proporsional: desain pelatihan yang terstruktur, skema kompensasi yang transparan sejak tahap awal, mekanisme penempatan yang mempertimbangkan kondisi peserta, serta sistem pendampingan pasca penempatan. Apabila elemen-elemen tersebut belum matang saat rekrutmen dimulai, risiko yang muncul bukan hanya pengunduran diri peserta, tetapi juga kualitas pengelolaan koperasi dalam jangka menengah. Tenaga kerja yang menerima pekerjaan tanpa informasi yang memadai, atau yang dipertahankan melalui mekanisme sanksi alih-alih insentif yang menarik, cenderung tidak berada dalam kondisi optimal untuk mengemban tanggung jawab yang substantif.

Pengunduran diri massal calon manajer yang telah melewati proses seleksi selayaknya dipandang sebagai umpan balik yang konstruktif bagi pemerintah, bukan sekadar sebagai hambatan teknis. Ia mengindikasikan bahwa aspek komunikasi, transparansi, dan kesiapan sistem rekrutmen masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Program Kopdes Merah Putih memiliki landasan konseptual yang relevan dalam upaya memperkuat ekonomi desa. Namun keberhasilan implementasinya dalam jangka panjang akan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya, dan kualitas tersebut dimulai dari bagaimana negara merekrut, melatih, dan memperlakukan mereka sejak hari pertama.

Sources

1. Djailani, Mohammad Fadil. “Banyak yang Mundur dari Manajer Kopdes Merah Putih, Ada Denda Rp100 Juta hingga Penempatan Diacak?” Suara.com, 17 Juni 2026. https://www.suara.com/bisnis/2026/06/17/183143/banyak-yang-mundur-dari-manajer-kopdes-merah-putih-ada-denda-rp100-juta-hingga-penempatan-diacak 
2. Suryana, Muhammad Rizky. “Kena Denda Rp100 Juta Jika Mundur, Ini Isi Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih yang Viral.” Pikiran Rakyat, 13 Juni 2026. https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-0110268775/kena-denda-rp100-juta-jika-mundur-ini-isi-surat-pernyataan-manajer-kopdes-merah-putih-yang-viral 
3. Wisesa, Yosafat Diva Bayu. “BKN Jelaskan Alasan Manajer Kopdes Didenda Rp100 Juta jika Mundur.” IDN Times, 15 Juni 2026. https://www.idntimes.com/news/indonesia/bkn-jelaskan-alasan-manajer-kopdes-didenda-rp100-juta-jika-mundur-00-jkxzp-dt02yp 
4. Yaputra, Hendrik. “Calon Manajer Koperasi Merah Putih Wajib Latihan Militer.” Tempo.co, 14 Juni 2026. https://www.tempo.co/politik/calon-manajer-koperasi-merah-putih-wajib-latihan-militer-2269155 
5. “Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?” Jawa Pos, 2026. https://www.jawapos.com/ekonomi/2606150172/surat-pernyataan-manajer-kopdes-merah-putih-bocor-di-medsos-undur-diri-kena-denda-rp-100-juta 
6. “Ramai Keluhan Surat Pernyataan KDKMP dan KNKMP: Mundur Denda Rp. 100 Juta.” Jatim Times, 13 Juni 2026. https://jatimtimes.com/baca/3331345327/20260613/012200/ramai-keluhan-surat-pernyataan-kdkmp-dan-knkmp-mundur-denda-rp-100-juta 
7. “Tata Kelola Perekrutan Manajer KDKMP Terus Menuai Polemik.” Kompas.id, 2026. https://www.kompas.id/artikel/tata-kelola-rekrutmen-manajer-kdkmp-terus-menuai-polemik 
8. “Mengapa Rekrutmen Manajer Koperasi Merah Putih Tuai Kontroversi?” Kompas.id, 2026. https://www.kompas.id/artikel/mengapa-rekrutmen-manajer-koperasi-merah-putih-tuai-kontroversi 
9. “35.476 Calon Manajer Kopdes Merah Putih Wajib Ikut Latihan Militer, Ini Tujuannya.” Radar Surabaya Bisnis/Jawa Pos, 2026. https://radarsurabayabisnis.jawapos.com/industri-perdagangan/2606160009/35476-calon-manajer-kopdes-merah-putih-wajib-ikut-latihan-militer-ini-tujuannya 
10. “Cek Fakta: Lolos Seleksi Manajer Kopdes Merah Putih Wajib Jalani Latihan Militer.” Bisnis.com, 9 Juni 2026. https://kabar24.bisnis.com/read/20260609/15/1979536/cek-fakta-lolos-seleksi-manajer-kopdes-merah-putih-wajib-jalani-latihan-militer 
11. “Calon Manajer Kopdes Merah Putih Bakal Ikut Latihan Militer Komcad.” Detik Finance, 2026. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8473703/calon-manajer-kopdes-merah-putih-bakal-ikut-latihan-militer-komcad 
12. “Calon Manajer Kopdes-Kampung Nelayan Tes Ideologi, Ada Pertanyaan soal Demo.” IDN Times, 2026. https://www.idntimes.com/news/indonesia/calon-manajer-kopdes-kampung-nelayan-tes-ideologi-ada-pertanyaan-soal-demo-00-7lwyz-fpyxmy 
13. “Link Unduh & Ketentuan Latihan Dasar Militer Kopdes Merah Putih.” Tirto.id, 2026. https://tirto.id/link-unduh-ketentuan-pelatihan-dasar-kemiliteran-komponen-cadangan-koperasi-desa-merah-putih-kampung-nelayan-hxJD