Di tengah tensi Piala Dunia FIFA 2026 yang semakin memanas, perhatian publik tiba-tiba bergeser dari lapangan ke ruang-ruang diplomasi. Penyebabnya bukan gol spektakuler ataupun keputusan VAR yang kontroversial, melainkan pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa dirinya menelepon Presiden FIFA, Gianni Infantino, setelah penyerang tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun, menerima kartu merah. Tak lama kemudian, FIFA memutuskan menangguhkan sanksi Balogun sehingga ia tetap dapat tampil pada pertandingan berikutnya. FIFA menegaskan keputusan tersebut merupakan hasil mekanisme internal Komite Disiplin, bukan akibat komunikasi dengan Trump. Namun, pengakuan itu telanjur memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada nasib satu orang pemain:

apakah seorang kepala negara boleh berbicara dengan Presiden FIFA mengenai kasus yang sedang diproses?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena Amerika Serikat bukan sekadar peserta Piala Dunia, tetapi juga salah satu negara tuan rumah. Dalam penyelenggaraan turnamen sebesar Piala Dunia, komunikasi antara pemerintah dan FIFA memang bukan sesuatu yang luar biasa. Pemerintah bertanggung jawab atas keamanan, keimigrasian, transportasi, kesehatan, perlindungan delegasi, hingga berbagai aspek logistik yang menentukan kelancaran kompetisi. Semua itu membuat hubungan antara negara tuan rumah dan FIFA berlangsung sangat intens sejak jauh sebelum turnamen dimulai.

Namun, kedekatan tersebut memiliki batas yang jelas. FIFA membedakan secara tegas urusan penyelenggaraan dengan urusan kompetisi. Pemerintah dapat memfasilitasi jalannya turnamen, tetapi tidak memiliki kewenangan terhadap penunjukan wasit, penggunaan VAR, maupun proses disipliner pemain. Seluruh aspek tersebut berada di bawah badan yudisial FIFA yang, berdasarkan FIFA Statutes dan FIFA Disciplinary Code, wajib bekerja secara independen dari pengaruh pemerintah maupun aktor eksternal lainnya. Dengan demikian, status Amerika Serikat sebagai tuan rumah tidak memberikan hak istimewa untuk ikut menentukan atau memengaruhi hasil proses disipliner.

Di sinilah letak persoalannya. Hingga saat ini tidak ada bukti bahwa Trump mengubah keputusan FIFA. Bahkan FIFA menegaskan keputusan mengenai Balogun diambil oleh Komite Disiplin melalui mekanisme yang berlaku. Akan tetapi, dalam tata kelola organisasi internasional, persoalan tidak selalu berhenti pada ada atau tidaknya intervensi. Yang sama pentingnya adalah bagaimana publik memandang proses tersebut. Ketika seorang kepala negara memiliki akses langsung kepada Presiden FIFA pada saat sebuah perkara masih menjadi perhatian publik, muncul kesan bahwa terdapat jalur komunikasi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dalam dunia olahraga, persepsi seperti ini dapat sama berbahayanya dengan intervensi yang benar-benar terjadi karena menyangkut legitimasi penyelenggara.

Kontroversi ini juga memperlihatkan bagaimana Piala Dunia telah berkembang menjadi instrumen politik internasional. Menjadi tuan rumah bukan lagi sekadar kesempatan menyelenggarakan kompetisi olahraga, tetapi juga panggung untuk membangun citra negara. Joseph Nye menyebut kemampuan membangun pengaruh melalui daya tarik dan legitimasi sebagai soft power. Dalam konteks ini, Piala Dunia menjadi salah satu instrumen soft power paling efektif karena mampu menarik perhatian miliaran orang di seluruh dunia. Bagi Amerika Serikat, keberhasilan menjadi tuan rumah yang aman, meriah, dan kompetitif merupakan bagian dari upaya memperkuat reputasi globalnya.

Tidak mengherankan apabila pemerintah menunjukkan perhatian besar terhadap jalannya turnamen, termasuk performa tim nasional. Namun, penggunaan olahraga sebagai instrumen soft power hanya akan efektif apabila dibangun di atas legitimasi. Ketika muncul kesan bahwa negara tuan rumah memiliki akses politik yang lebih besar terhadap penyelenggara dibanding peserta lain, keuntungan diplomatik yang ingin diperoleh justru dapat berubah menjadi beban reputasi. Daya tarik sebuah negara tidak lahir dari kemampuannya memengaruhi keputusan, melainkan dari kemampuannya menunjukkan komitmen terhadap aturan yang berlaku bagi semua pihak.

Hal yang sama juga berlaku dalam praktik sports diplomacy. Selama ini olahraga sering dipandang sebagai ruang netral yang mampu membangun hubungan antarnegara ketika jalur politik mengalami kebuntuan. Karena itu, penyelenggara olahraga internasional dituntut menjaga jarak yang sama terhadap seluruh peserta. Ketika batas antara komunikasi diplomatik dan pembahasan perkara pertandingan mulai kabur, muncul kekhawatiran bahwa olahraga perlahan berubah menjadi arena kontestasi politik. Jika praktik semacam ini dianggap lumrah, negara lain dapat terdorong melakukan pendekatan serupa setiap kali kepentingan tim nasionalnya terganggu. Pada titik tersebut, yang dipertaruhkan bukan lagi hasil satu pertandingan, melainkan kepercayaan terhadap sistem yang menopang kompetisi itu sendiri.

Sepak bola pada akhirnya hidup bukan hanya karena kualitas para pemainnya, tetapi juga karena keyakinan bahwa setiap tim bertanding di bawah aturan yang sama. Nilai sportivitas tidak berhenti pada perilaku pemain di lapangan, melainkan juga tercermin dalam cara organisasi penyelenggara mengambil keputusan. Sportivitas menuntut tidak hanya keadilan dalam hasil akhir, tetapi juga keadilan dalam proses. Karena itu, FIFA tidak cukup sekadar bersikap independen; FIFA juga harus mampu menunjukkan kepada publik bahwa setiap keputusan benar-benar bebas dari tekanan politik, seberapa pun kecilnya.

Kasus Trump dan Infantino mungkin tidak akan menjadi bukti bahwa FIFA telah kehilangan independensinya. Namun, peristiwa ini mengingatkan bahwa dalam era ketika olahraga menjadi instrumen soft power, diplomasi, dan kepentingan geopolitik, kredibilitas organisasi internasional tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kepercayaan publik. Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya keputusan terhadap Folarin Balogun, melainkan apakah FIFA masih mampu meyakinkan dunia bahwa di balik gegap gempita Piala Dunia, semua peserta tetap bermain di lapangan yang setara.

Timeline peristiwa: 

Sources : 

• Axon, I. (2026, 6 Juli). Balogun red card storm could be ‘fatal misstep’ for FIFA’s Infantino, says rights group. Reuters.
• Donahue, E. (2026, 6 Juli). Trump says World Cup referee’s red card call was ‘horrible’ but insists he left outcome to FIFA. AP News.
• FIFA. (2025). FIFA Statutes. Zurich: FIFA.
• FIFA. (2025). FIFA Disciplinary Code. Zurich: FIFA.
• FIFA. (2025). Regulations for the FIFA World Cup 2026. Zurich: FIFA.
• Florio, M. (2026, 6 Juli). FIFA president Gianni Infantino: “FIFA’s judicial bodies are independent”. NBC Sports.
• Holland, S. (2026, 6 Juli). Trump intervention causes World Cup storm as FIFA clears US striker Balogun to face Belgium. Reuters.
• Hughes, M., MacInnes, P., & Abnos, A. (2026, 5 Juli). Trump lobbied Fifa to lift Folarin Balogun suspension for World Cup game v Belgium. The Guardian.
• Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs.
• Olympic Charter (2021). Lausanne: International Olympic Committee (IOC).