• Mon - Frd : 8:00 -16:00
  • cs@atomvisi.com
  • Lantai 3 Setiabudi 2 Building, Kuningan Jakarta Selatan
Have Any Questions?
+6282191292596
Have Any Questions?
+6282191292596

Kilas Balik Cobaan Rakyat RI Selama 2 Tahun Prabowo-Gibran

October 21, 2026

Kilas Balik Cobaan Rakyat RI Selama 2 Tahun Prabowo-Gibran

Tepat 20 Oktober 2026, dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berlalu. Periode kepemimpinan ini diwarnai oleh berbagai dinamika berat dan ujian kepemimpinan yang beruntun. Masa jabatan yang sedianya menjadi momentum konsolidasi dan pembangunan seringkali dihadapkan pada protes keras dari masyarakat sipil hingga serangkaian krisis multidimensi yang membebani rakyat.

Berikut adalah kilas balik berbagai peristiwa bermasalah dan tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat selama dua tahun pemerintahan.

  1. Kelangkaan Buatan LPG 3 Kg

Pada awal Februari 2025, pemerintah menghentikan penjualan LPG 3 kg bersubsidi lewat pengecer dan mewajibkan pembelian di pangkalan resmi. Kebijakan ini memicu kelangkaan instan di tengah masyarakat. Setelah menuai protes keras, termasuk desakan Partai Buruh untuk mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pada 4 Februari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Prabowo menginstruksikan pengecer boleh berjualan lagi. Kebijakan itu ditarik dalam hitungan hari, di mana sebagian pengecer dijadikan agen sub-pangkalan.

  1. Pengesahan Revisi UU TNI di Tengah Penolakan

Pada 20 Maret 2025, DPR mengesahkan revisi UU TNI dengan pengawalan 5.021 aparat gabungan karena memicu demonstrasi besar di Jakarta dan Makassar. Meski Ketua DPR Puan Maharani berjanji supremasi sipil tidak akan tergerus, Amnesty International Indonesia menyoroti revisi ini—bersama revisi KUHAP, KUHP, dan UU Polri 2026—sebagai bukti nyata meluasnya campur tangan aparat keamanan dalam urusan sipil.

  1. Demonstrasi Agustus, Affan Kurniawan, dan Reshuffle Menteri

 Mulai 25 Agustus hingga 17 September 2025, terjadi rentetan krisis protes hingga perombakan menteri. Kemarahan publik atas tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan memicu demonstrasi nasional yang memuncak pada 28-30 Agustus 2025. Represi aparat memakan sedikitnya 10 korban jiwa, termasuk pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang tewas pada 28 Agustus akibat terlindas kendaraan taktis Brimob. YLBHI mencatat 3.337 orang ditangkap. Krisis ini berujung pada sanksi etik dan penonaktifan sejumlah anggota DPR pada awal September. Selanjutnya, Prabowo merombak kabinet pada 8 dan 17 September, yang berujung pada digantinya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polkam Budi Gunawan, hingga Menpora Dito Ariotedjo.

  1. Banjir Sumatera Renggut 961 Nyawa

Sepanjang November hingga Desember 2025, banjir bandang dan longsor meluluhlantakkan 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Per 9 Desember, korban meninggal mencapai 961 orang, sekitar 962.200 warga mengungsi, dan 160.689 rumah serta fasilitas umum hancur. Pemerintah menolak menetapkan status bencana nasional dengan dalih skala bencana belum setara Tsunami Aceh 2004 atau Covid-19, mengabaikan desakan para ulama dan kelompok masyarakat sipil.

  1. Guncangan Pasar Modal dan Ancaman Downgrade MSCI

 Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami tiga kali penghentian perdagangan (trading halt) akibat sentimen negatif pasar. Kepanikan bermula pada 28 dan 29 Januari 2026 ketika IHSG anjlok 8 persen akibat penyesuaian kebijakan MSCI, memicu pengunduran diri Ketua OJK dan Dirut BEI. Puncaknya pada 16 Oktober 2026, IHSG kembali terkena halt setelah turun 11,57 persen karena MSCI membuka konsultasi untuk menurunkan klasifikasi pasar Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. MSCI menyoroti minimnya transparansi, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan lemahnya penegakan hukum.

  1. Karhutla dan Kerugian Kesehatan Rp9,75 Triliun

Sepanjang 2026, kebakaran hutan dan lahan menghanguskan sekitar 202.000 hektare wilayah. Sekitar 1,78 juta warga terdiagnosis ISPA, menyedot biaya kesehatan hingga Rp9,75 triliun. CELIOS menaksir total kerugian hingga Agustus mencapai antara Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. Pada pertengahan Oktober, warga Kalimantan Barat sampai harus menggugat pemerintah untuk menuntut status bencana nasional karena api masih terus menyala.

  1. Korupsi Anggaran dan Keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pada 3 Juni 2026, sehari setelah dicopot, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua wakilnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan fasilitas dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka diduga mencampuri dan memanipulasi pengadaan 21.801 motor listrik, 32.000 pasang sepatu, 31.994 tablet, dan 5.400 televisi 75 inci senilai triliunan rupiah. Di lapangan, program beranggaran fantastis ini juga diwarnai 560 insiden keracunan yang menimpa 50.059 warga per September 2026.

  1. Sidang Ijazah Gibran

Pada awal Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang mempertanyakan keabsahan ijazah setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena dianggap tidak memiliki legal standing. Namun, majelis hakim mengungkap bahwa tidak ditemukan bukti adanya ijazah SMA/dokumen penyetaraan valid yang dimiliki Gibran ketika mendaftar menjadi Cawapres sehingga dapat dikatakan ia tidak memenuhi syarat ketika pendaftaran.

  1. Delapan Kali Perombakan Kabinet

Sepanjang rentang 19 Februari 2025 hingga 15 Oktober 2026, Prabowo melakukan delapan kali reshuffle kabinet—rata-rata satu perombakan setiap tiga bulan. Instabilitas terlihat jelas saat posisi Menteri Keuangan berganti dua kali dalam setahun, pergantian tiba-tiba Kapolri, hingga pencopotan Menko Polkam di tengah jalan.

  1. Mayoritas Publik Tidak Puas

Pada 16 Oktober 2026, survei SMRC memotret titik terendah kepercayaan publik. Untuk pertama kalinya, 53,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap pemerintah. Angka kepuasan yang sempat menyentuh 81,2 persen pada November 2025 anjlok menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026. Penurunan drastis ini berkorelasi langsung dengan sentimen negatif, di mana 50,8 persen responden menilai kondisi perekonomian nasional saat ini buruk.

  1. Protes Nasional di Hari Ulang Tahun Pemerintahan

Tepat pada 20 Oktober 2026, memperingati dua tahun rezim berjalan, mahasiswa menggelar aksi serentak di Jakarta, Yogyakarta, Pontianak, dan Banda Aceh. Di Jakarta, massa memblokade kawasan Tugu Tani, sementara aktivis Greenpeace membentangkan spanduk di Bundaran HI. Tuntutan utama mereka mencakup lima hal yaitu penetapan karhutla sebagai bencana nasional, evaluasi program MBG, penghentian militerisasi sipil, pemberantasan KKN, dan perbaikan layanan publik.

 

Sumber:

Make a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Tag Cloud

APBN atomvisi atom visi atom visi indonesia BBM Bencana Nasional Berita Indonesia Bisnis. Demo Ekonomi Ekonomi Indonesia Global indonesia International Business Iran Jakarta Karhutla Kebijakan Indonesia Kebijakan Pemerintah Kebijakan Politik Kondisi Ekonomi Koruptor makan bergizi gratis Masyarakat Masyarakat Indonesia Menteri Keuangan Pasar Saham Indonesia Pemerintah Pemerintahan Pemerintah Indonesia Pemimpin Politik Politik-Pemerintahan Politik Ekonomi Politik Indonesia Politk Prabowo Prabowo Subianto Presiden Indonesia Presiden Prabowo Presiden RI Republik Indonesia Research TNI World Cup

We are an independent research institution committed to excellence in data and research to deliver the right strategies

Contact Info

Office Address

  • Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta Selatan 12920