Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini menimbulkan “kabut asap” pekat yang sampai mengganggu kualitas udara Jakarta dan negara tetangga. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa asap karhutla dari Kalimantan dan Sumatra terbawa angin hingga meliputi wilayah Banten, Jawa Barat, bahkan DKI Jakarta. Lebih jauh lagi, BMKG menyatakan sebaran asap tersebut sudah melintas batas negara, hingga ke Semenanjung Malaysia dan Singapura. Fakta ini dibenarkan oleh ASEAN melalui Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASEAN Specialised Meteorological Centre) yang pada 26 Agustus 2026 menaikkan status peringatan kabut asap regional ke Level 3 karena titik-titik panas di Kalimantan terbukti “melintasi perbatasan”. Semua itu menegaskan bahwa kabut asap bukan hanya masalah lokal: kepulan asap dari karhutla Indonesia sesungguhnya “tidak lagi bisa dipandang sebagai permasalahan lingkungan domestik semata”.

Kondisi ini menggambarkan betapa cepatnya dampak bencana lokal menyebar keluar wilayah asalnya. Asap tebal yang menyelimuti sebagian Nusantara juga mengganggu udara di negara tetangga: misalnya pada pertengahan Oktober 2026 kadar PM2.5 di Singapura sempat melonjak hingga 284 µg/m³ (pada kisaran “sangat tinggi”), dan kabut menutup langit Kota Kuala Lumpur sehingga pemerintah Malaysia menutup sekolah-sekolah di beberapa daerah. Dalam konteks itulah peristiwa kabut asap ini menjadi ujian regional: sebagaimana pakar Hubungan Internasional Rifki Dermawan mengingatkan, karhutla lintas batas membutuhkan kerjasama ASEAN karena “permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja”. Meski begitu, negara tempat kebakaran bermuara, dalam hal ini Indonesia,  tetap memikul tanggung jawab utama atas pencegahan dan penanganannya. Sebab banyak penelitian menunjukkan karhutla di Indonesia (khususnya kebakaran lahan gambut) menghasilkan emisi gas rumah kaca raksasa, sekitar 2 milyar ton CO₂ per tahun (5% emisi manusia global) sekaligus polusi udara yang merugikan kesehatan masyarakat regional. Artinya, bencana ekologis seperti karhutla memiliki konsekuensi lintas wilayah yang sangat luas dan sulit dikendalikan hanya dengan tindakan lokal semata.

Dampak luas inilah yang menegaskan urgensi mitigasi masalah lingkungan. Asap yang berbulan-bulan menyelimuti Jakarta dan pulau-pulau sekitar telah memicu lonjakan kasus penyakit pernapasan akut (ISPA) hingga ratusan ribu orang di sejumlah provinsi terdampak. Para pejabat daerah bahkan meminta status siaga asap nasional karena situasi darurat kesehatan semakin nyata. Jika gagal diantisipasi, kabut asap tidak langsung membunuh saat terjadi kebakaran, tetapi “anak-anak dan orang sehat bisa jatuh sakit dalam hitungan hari” karena polusi jangka panjang. Realitas ini menggarisbawahi bahwa persoalan lingkungan harus dimitigasi secara komprehensif, termasuk penguatan pengawasan terhadap kebakaran lahan gambut, penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan, serta strategi adaptasi perubahan iklim – agar bencana lokal tidak menjadi bencana kesehatan dan iklim global.

Di tengah gejolak luas tersebut, respons pemerintah sering dinilai lambat dan kurang terkoordinasi. Beberapa anggota parlemen menyuarakan kekecewaan karena penanganan karhutla yang berlarut-larut tanpa target waktu jelas. Anggota Komisi IV DPR Slamet Ali menegaskan masyarakat “tidak boleh terus menjadi korban keterlambatan negara” dalam menghadapi asap karhutla. Ia mengingatkan bahwa negara wajib hadir melindungi warganya dari bencana; bukan hanya memberi imbauan, melainkan menyediakan langkah konkret mulai dari pemadaman api hingga mitigasi kesehatan masyarakat. Kritikus lain menunjuk bahwa meski pemerintah pusat pernah melakukan simulasi dan siaga, kenyataannya aksi masif baru terjadi setelah tekanan publik memuncak. Misalnya pada 19 Oktober 2026 Presiden Prabowo memimpin rapat khusus dan langsung memerintahkan pengiriman pesawat Hercules untuk menggempur titik api, memperbanyak personel TNI-Polri, serta melibatkan masyarakat luas. Namun langkah ini muncul setelah keadaan kritis; selama itu banyak relawan masyarakat yang protes dan menggelar demonstrasi menuntut kebakaran diakui sebagai bencana nasional. Kasus ini mengilustrasikan bahwa tanpa kesadaran lingkungan yang tinggi dan kepedulian politik yang kuat, masalah ekologis dapat meluas tanpa kontrol, sedangkan penanganannya sering baru diintensifkan setelah bencana “melebar”.

Daftar Pustaka (APA):
Arshad, A. (2026, 16 Oktober). Protests spread in Indonesia as anger mounts over forest fires and haze. The Straits Times. https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/protests-spread-in-indonesia-as-anger-mounts-over-forest-fires-and-haze.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (2026, 20 Oktober). Karhutla meluas ke 17 Provinsi, Slamet desak Presiden tetapkan target terukur. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Karhutla-Meluas-ke-17-Provinsi-Slamet-Desak-Presiden-Tetapkan-Target-Terukur.
Fundrika, B. A. (2026, 14 September). Kabut Asap Karhutla Lintas Negara, Seberapa Siap ASEAN Mengatasinya? Suara.com. https://www.suara.com/news/2026/09/14/133004/kabut-asap-karhutla-lintas-negara-seberapa-siap-asean-mengatasinya.
Institut Penelitian Internasional Australia (ACIAR). (2023, 16 Januari). Reducing uncertainty in greenhouse gas emissions from Indonesian peat fire. ACIAR. (Informasi proyek SLAM/2020/140)..
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026, 19 Oktober). Presiden Prabowo instruksikan penanganan karhutla lebih masif dan terpadu. Humas Setkab. https://setkab.go.id/presiden-prabowo-instruksikan-penanganan-karhutla-lebih-masif-dan-terpadu.
Liputan6.com (Fazriah, T. M.). (2026, 16 Oktober). Penjelasan BMKG soal sebaran asap kebakaran hutan terdeteksi di Jakarta. https://www.liputan6.com/news/read/8314841/penjelasan-bmkg-soal-sebaran-asap-kebakaran-hutan-terdeteksi-di-jakarta