Nama Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) mungkin sudah dilupakan. Tapi petani cengkeh Jawa Timur yang melewati tahun 90-an belum tentu lupa bagaimana harga bisa anjlok sampai tidak cukup untuk biaya panen, sementara satu keluarga di Jakarta menikmati monopoli yang berselimut jargon kepentingan nasional.

BPPC dibentuk dengan dalih menstabilkan tata niaga dan melindungi petani. Dalam praktiknya, negara justru menciptakan satu titik kendali yang membuat harga ditentukan dari atas, rente terkonsentrasi, dan petani kehilangan posisi tawar atas komoditas yang mereka tanam sendiri. 

20 Mei 2026. Prabowo berdiri di Rapat Paripurna DPR dan mengumumkan PP baru: seluruh ekspor sawit, batu bara, dan komoditas strategis lain kini wajib lewat satu pintu, PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Prabowo ingin menumpas masalah under-invoicing yang telah merugikan negara sebesar 15.400 trilliun rupiah dari 1991 sampai 2024 karena eksportir nakal melaporkan harga lebih rendah dari transaksi nyata. Ini masalah serius yang menghisap kekayaan Indonesia..

Tapi solusinya?

Setiap kali pemerintah Indonesia membangun satu titik kontrol tunggal atas komoditas bernilai triliunan, yang tumbuh justru antrean panjang orang yang ingin duduk di kursi pengendalinya.

Coba hitung sendiri. Fee pemasaran 0,5 persen saja dari total ekspor komoditas strategis RI menghasilkan Rp5,5 triliun per tahun. Satu persen: Rp11 triliun. Uang sebesar itu, dikelola oleh entitas yang papan direksinya dipilih presiden, tanpa kompetitor, tanpa tekanan pasar, tanpa mekanisme pembanding harga yang bisa diuji publik. Bayangkan betapa menariknya posisi itu di Jakarta.

Niat Prabowo mungkin bersih. Arsitekturnya yang bermasalah. Sistem yang terpusat pada satu entitas punya kelemahan struktural yang sudah kita buktikan berulang kali. Dalam konteks politik Indonesia yang sudah kita kenal beberapa dekade ini, satu titik kendali tunggal hampir selalu berakhir dikuasai kepentingan. Bukan karena orang-orangnya jahat. Karena sistemnya memang menggoda.

POPSI, organisasi petani sawit, sudah bersuara. Mereka menyatakan sentralisasi ini berpotensi menciptakan monopsoni. Satu pembeli di hulu, harga ditentukan dalam ruang tertutup, dan jutaan petani rakyat tidak punya ke mana lagi pergi. Kebijakan yang diklaim memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional justru pertama-tama akan menggerogoti daya tawar orang-orang yang paling awal kena dampaknya.

Soal posisi internasional itu pun perlu dipertanyakan. Uni Eropa sedang menekan Indonesia lewat EUDR, regulasi deforestasi yang mengancam akses ekspor sawit ke pasar Eropa. Di tengah tekanan itu, menambahkan lapisan monopoli negara di atas rantai ekspor adalah sinyal yang salah kepada mitra dagang. Sistem eksportir tunggal berbenturan dengan prinsip WTO soal perdagangan terbuka. Importir asing tidak nyaman berhadapan dengan satu tangan yang punya kuasa penuh atas harga dan pasokan, dan ketidaknyamanan itu punya konsekuensi.

Ada ironi besar di sini. Korupsi yang ingin diberantas lewat skema ini tidak hilang, tapi bergeser bentuk. Selama ini, under-invoicing tersebar di ribuan eksportir yang bermain-main dengan laporan harga. Dengan sistem baru, korupsinya terkonsentrasi. Lebih rapi. Lebih susah dilacak, karena hanya satu entitas yang perlu dikuasai untuk mengendalikan semuanya.

Solusi untuk under-invoicing sebenarnya ada, dan tidak butuh monopoli negara untuk menjalankannya. Indonesia perlu aturan transparansi data ekspor secara real-time yang bisa diverifikasi publik, penegakan hukum serius terhadap eksportir nakal, sinkronisasi data bea cukai dengan rekening penerima devisa, rekonsiliasi wajib antara harga kontrak dan harga aktual pembayaran. 

Masalahnya, tidak ada satu pun dari langkah itu yang bisa dipakai untuk memelihara loyalitas. Loyalitas dijaga dengan akses. Kekuasaan yang tidak punya sesuatu untuk dibagikan biasanya tidak bertahan lama.

Di negara yang ekonomi biaya tinggi dan korupsi sudah menjadi bagian dari cara sistem bertahan, solusi teknis adalah kemewahan yang sulit dijual secara politis. Bukan karena para pengambil keputusannya tidak tahu bahwa solusi itu ada. Mereka tahu. Tapi pengetahuan tidak pernah cukup kalau insentifnya tidak selaras. Selama membangun kekuatan politik di sini masih membutuhkan kue, solusi yang paling masuk akal secara teknis akan selalu kalah dari solusi yang paling berguna secara patronase.

Source:

Prabowo Terbitkan PP, Ekspor Sawit hingga Batu Bara Harus Lewat BUMN 

Ekspor Sawit Lewat BUMN Dikritik, Petani Khawatir Monopoli Baru 

Fakta-fakta Danantara Sumberdaya Indonesia, Trader Tunggal Batu Bara-CPO RI 

Prabowo Bentuk Badan Pengelola Ekspor SDA, Sawit dan Batu Bara Wajib Lewat BUMN