Pendahuluan: Mengukur Kinerja Pemerintah Lebih dari Sekadar Pertumbuhan Ekonomi

Dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan Indonesia. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintah menjalankan berbagai program yang bertujuan memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Namun, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari jumlah program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Evaluasi perlu melihat apakah kebijakan tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan kondisi fiskal merupakan sejumlah indikator penting. Sementara itu, dari perspektif statistik sosial, distribusi manfaat pembangunan dan persepsi masyarakat juga perlu diperhitungkan.

Pertanyaan utamanya adalah: apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran telah diikuti peningkatan kesejahteraan yang merata?

Untuk menjawabnya, artikel ini menggabungkan indikator ekonomi makro, statistik kesejahteraan, pengelolaan anggaran negara, dan hasil survei persepsi publik yang tersedia hingga Oktober 2026.

1. Pertumbuhan Ekonomi: Stabil, tetapi Belum Mencapai Ambisi 8 Persen

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,11% sepanjang 2025, dibandingkan 5,03% pada 2024. Pada triwulan II 2026, ekonomi tumbuh 5,29% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45%. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih berkembang dan relatif bertahan di kisaran 5%.

Namun, pertumbuhan ekonomi perlu dinilai dalam konteks target pembangunan. Presiden Prabowo pernah menyampaikan ambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8%. Dengan demikian, pertumbuhan 5,29% merupakan capaian positif dalam menjaga ekspansi ekonomi, tetapi belum mencapai ambisi tersebut.

Perlu dibedakan pula antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. PDB mengukur nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian, bukan secara langsung besarnya pendapatan yang diterima setiap rumah tangga. Pertumbuhan dapat terjadi bersamaan dengan meningkatnya pendapatan sebagian kelompok masyarakat, sementara kelompok lain menghadapi tekanan biaya hidup atau kesulitan memperoleh pekerjaan dengan upah memadai. Oleh karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi perlu dibaca bersama data konsumsi rumah tangga, upah riil, kualitas pekerjaan, dan ketimpangan pendapatan.

2. Inflasi dan Daya Beli: Harga yang Terkendali Belum Tentu Terasa Murah

Inflasi merupakan indikator penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BPS mencatat inflasi Indonesia pada September 2026 sebesar 3,28% secara tahunan. Secara bulanan, inflasi tercatat 0,30%, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 2,17%. Inflasi tahunan sebesar 3,28% berarti tingkat harga konsumen secara umum lebih tinggi dibandingkan September 2025. Angka ini tidak berarti seluruh harga barang naik sebesar 3,28%, karena perubahan harga berbeda menurut kelompok komoditas dan wilayah.

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa inflasi yang menurun tidak sama dengan harga yang kembali murah. Ketika inflasi melambat, harga secara umum masih dapat meningkat, hanya saja dengan laju yang lebih rendah.

Dari sudut pandang rumah tangga, tekanan daya beli muncul ketika pengeluaran untuk pangan, transportasi, perumahan, pendidikan, dan kebutuhan lain meningkat lebih cepat daripada pendapatan.

Temuan survei Poltracking Indonesia pada awal Oktober 2026 memperkuat pentingnya persoalan ini. Sebanyak 62,5% responden menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, 55,6% menilai harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam satu bulan terakhir. Temuan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh rumah tangga mengalami penurunan daya beli. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa persoalan keterjangkauan kebutuhan hidup masih menjadi perhatian publik.

Evaluasi ekonomi yang lebih lengkap perlu membandingkan pertumbuhan pendapatan rumah tangga dengan perubahan biaya hidup. Jika pendapatan nominal meningkat 4%, sementara biaya hidup yang relevan bagi suatu rumah tangga meningkat 5%, daya beli riil rumah tangga tersebut secara sederhana justru menurun.

Dengan demikian, keberhasilan menjaga stabilitas harga harus diikuti upaya meningkatkan pendapatan, produktivitas, dan kualitas pekerjaan.

3. Kemiskinan Menurun, tetapi Tantangan Pemerataan Belum Selesai

Dari sisi kesejahteraan, data kemiskinan menunjukkan perkembangan yang relatif positif.

BPS mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 8,07%, turun 0,40 poin persentase dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebanyak 22,93 juta orang, berkurang sekitar 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025. 

Penurunan ini merupakan perkembangan yang perlu diapresiasi. Akan tetapi, angka tersebut tidak berarti persoalan kemiskinan telah terselesaikan. Masih terdapat puluhan juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan resmi. Selain itu, rumah tangga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tetap berpotensi rentan terhadap kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, atau pengeluaran kesehatan yang tidak terduga.

Dalam analisis statistik, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penurunan persentase kemiskinan perlu dibaca bersama perubahan jumlah penduduk miskin. Kedua, kondisi perkotaan dan perdesaan perlu dianalisis secara terpisah karena struktur biaya hidup dan sumber penghasilan berbeda. Ketiga, perubahan kemiskinan perlu dibandingkan dengan pertumbuhan upah, kesempatan kerja, dan ketimpangan pendapatan.

Perlu juga diperhatikan bahwa data kemiskinan Maret 2026 merupakan gambaran kondisi sosial pada waktu pengukuran. Data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa penurunan kemiskinan sepenuhnya disebabkan oleh satu kebijakan tertentu.

Untuk mengukur dampak program pemerintah secara lebih kuat, diperlukan analisis yang menghubungkan penerima program, besaran manfaat yang diterima, dan perubahan kesejahteraan mereka.

4. Ketenagakerjaan: Bukan Hanya Berapa Banyak Orang Bekerja

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas semestinya membuka kesempatan kerja yang produktif dan memberikan pendapatan yang memadai.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 4,68%, turun dari 4,85% pada Februari 2025. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai sekitar 147,67 juta orang, sedangkan jumlah penganggur sekitar 7,24 juta orang. Penurunan TPT menunjukkan perbaikan dari sisi proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Meski demikian, indikator ini belum menggambarkan seluruh persoalan ketenagakerjaan.

Seseorang yang bekerja dengan jam kerja terbatas atau memperoleh penghasilan yang tidak mencukupi tetap dapat tercatat sebagai penduduk bekerja. Karena itu, jumlah pekerjaan saja tidak cukup untuk mengukur kualitas pasar tenaga kerja.

Evaluasi juga perlu memperhatikan:

1. Proporsi pekerja formal dan informal.
2. Pertumbuhan upah riil dibandingkan inflasi.
3. Tingkat setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu.
4. Penyerapan tenaga kerja oleh industri padat karya.
5. Kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Tantangan pemerintah bukan hanya menurunkan pengangguran, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan pekerjaan yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan penghasilan layak.

5. APBN: Seberapa Efektif Anggaran Negara Menghasilkan Manfaat?

Kinerja pemerintah juga perlu dilihat melalui efektivitas belanja negara.

Menurut Kementerian Keuangan, hingga akhir September 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2% dari target APBN. Belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu anggaran. Dengan demikian, defisit APBN tercatat sebesar Rp319 triliun atau 1,24% terhadap PDB.

Defisit anggaran tidak otomatis menunjukkan kegagalan fiskal. Pemerintah memang dapat menjalankan kebijakan anggaran defisit untuk membiayai pembangunan, layanan publik, dan program prioritas. Yang lebih penting adalah apakah belanja tersebut memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

Dalam konteks ini, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan perlu dievaluasi berdasarkan hasil yang terukur. Sebagai contoh, evaluasi MBG sebaiknya tidak berhenti pada jumlah makanan yang disalurkan atau jumlah penerima manfaat. Indikator yang lebih substantif mencakup kualitas gizi makanan, ketepatan sasaran, keamanan pangan, keteraturan distribusi, serta perubahan indikator gizi dan kehadiran peserta didik.

Dampak ekonomi tidak langsung juga perlu diperhitungkan, seperti keterlibatan pemasok lokal, pendapatan petani, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar program belum otomatis membuktikan bahwa program tersebut efektif. Diperlukan data pembanding, pengukuran biaya, dan evaluasi hasil untuk mengetahui manfaat bersih yang dihasilkan.

6. Apa Kata Publik? Mengukur Persepsi terhadap Pemerintahan

Data ekonomi menunjukkan apa yang terjadi dalam perekonomian, sedangkan survei persepsi membantu menjelaskan bagaimana masyarakat menilai kondisi dan kebijakan pemerintah.

Dalam survei nasional Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada 30 September–7 Oktober 2026 terhadap 1.220 responden, sebanyak 55,3% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran, sementara 40,9% menyatakan tidak puas. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling, dengan margin of error sekitar ±2,9 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95%.

Di antara responden yang menyatakan puas, alasan yang paling banyak disebut adalah bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran, sebesar 16,5%, dan program MBG, sebesar 15,0%.

Sementara itu, di antara responden yang tidak puas, alasan yang paling dominan adalah ekonomi yang dinilai belum stabil, sebesar 18,9%; harga kebutuhan pokok yang mahal, sebesar 15,4%; serta bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran, sebesar 14,3%.

Angka-angka tersebut perlu dibaca dengan cermat. Persentase alasan kepuasan dan ketidakpuasan merupakan distribusi jawaban di antara kelompok responden masing-masing, bukan persentase seluruh penduduk Indonesia.

Meskipun mayoritas responden masih menyatakan puas, temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi dan keterjangkauan kebutuhan hidup merupakan faktor penting dalam penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan program tertentu dapat memperoleh apresiasi, sementara persoalan biaya hidup dan stabilitas ekonomi tetap menjadi sumber ketidakpuasan.

7. Kesimpulan: Pertumbuhan Harus Diterjemahkan Menjadi Kesejahteraan

Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan gambaran yang tidak sepenuhnya hitam-putih.

Dari sisi ekonomi makro, Indonesia masih mencatat pertumbuhan positif. Kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan penurunan pada data terbaru yang tersedia. Dari sisi fiskal, pelaksanaan APBN hingga September 2026 masih berada dalam kerangka anggaran yang direncanakan pemerintah.

Namun, terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan. Inflasi masih meningkatkan tingkat harga, sebagian masyarakat menilai kebutuhan pokok sulit dijangkau, dan kualitas pekerjaan tetap menjadi aspek penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan kesejahteraan yang lebih luas. Survei persepsi publik juga memperlihatkan bahwa apresiasi terhadap program pemerintah berjalan berdampingan dengan kritik terhadap stabilitas ekonomi, harga kebutuhan pokok, dan ketepatan penyaluran bantuan.

Dengan demikian, dua tahun pemerintahan ini sebaiknya tidak dinilai hanya berdasarkan satu indikator atau satu survei. Penilaian yang lebih objektif perlu menggabungkan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, kualitas pekerjaan, kemiskinan, efektivitas belanja negara, dan persepsi publik.

Memasuki tahun ketiga, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai angka dalam laporan statistik, tetapi semakin nyata melalui pendapatan riil yang meningkat, pekerjaan yang layak, biaya hidup yang terjangkau, dan kesempatan ekonomi yang lebih merata.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, melainkan seberapa luas masyarakat dapat menikmati hasil pertumbuhan tersebut.

Sumber data

1. BPS, Ekonomi Indonesia Triwulan II-2026 Tumbuh 5,29 Persen (Y-on-Y), 5 Agustus 2026: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2605/ekonomi-indonesia-triwulan-
2. BPS, Inflasi Year-on-Year pada September 2026 sebesar 3,28 Persen, 1 Oktober 2026: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/10/01/2623/inflasi-year-on-year–y-on-y–pada-september-2026-sebesar-3-28-persen-.html
3. Poltracking Indonesia, Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, 19 Oktober 2026: https://poltracking.com/rilis-temuan-survei-nasional-tatap-muka-poltracking-indonesia-evaluasi-dua-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran/
4. BPS, In March 2026, the Percentage of the Poor Population Decreased to 8.07 Percent, 5 Agustus 2026: https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2026/08/05/2594/in-march-2026–the-percentage-of-the-poor-population-decreased-to-8-07–percent-.html
5. BPS, Ekonomi Indonesia Resilien dan Tumbuh Solid pada Triwulan I-2026, 6 Mei 2026: https://www.bps.go.id/en/news/2026/05/06/910/ekonomi-indonesia-resilien-dan-tumbuh-solid-pada-triwulan-1-2026.html
6. Kementerian Keuangan, APBN Kredibel, Kinerja Fiskal Tetap Terjaga hingga September 2026, 9 Oktober 2026: https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Suahasil-APBN-KiTA-September-2026