Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Masih Sibuk Mencari Bentuk?
Jika anda bisa hafal seluruh nama menteri dan pejabat setingkat menteri, kemampuan mengingat anda mungkin diatas rata-rata. Saat ini terdapat 8 Menteri Koordinator, 4 Wamenko, 41 Menteri, 54 Wamen, 26 pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga, 36 wantimpres/penasihat. Secara total terdapat 166 pembantu Prabowo di kabinet. Genap dua tahun Presiden Prabowo memegang tampuk kepemimpinan nasional pada 20 Oktober mendatang. Sepanjang periode tersebut, Kabinet Merah Putih telah mengalami tujuh kali perombakan.
Angka ini melampaui rekor seluruh pemerintahan pasca-Reformasi. Prabowo tampak masih kewalahan karena ambisi besarnya belum bisa dieksekusi dengan baik oleh para pembantunya di kabinet. Tujuh kali reshuffle dalam dua tahun bisa dibaca sebagai sebuah pemerintahan yang belum menemukan bentuk dan ritme kerja idealnya. Secara umum, pemerintahan baru mendapat kelonggaran (grace period) enam bulan pertama untuk memetakan arah dan menyeleksi personel yang akan membantu pemerintahan.
Selepas fase itu, roda birokrasi idealnya telah melaju stabil. Namun memasuki tahun kedua, energi pemerintahan Prabowo justru masih terserap untuk urusan penataan internal yang seharusnya tuntas di awal masa jabatan. Koalisi gemuk yang merangkul 13 partai politik terus diperkuat hingga praktis meniadakan oposisi di parlemen. Konsolidasi politik tersebut harus dibayar mahal dengan tergerusnya kapasitas eksekutif dalam mengeksekusi kebijakan publik.
Dampak dari dinamika tersebut mulai terekam dalam persepsi publik. Hasil survei SMRC dan Indikator Politik Indonesia sepanjang 2026 menunjukkan tren penurunan tingkat kepuasan (approval rating) secara konsisten. Dari angka awal yang menyentuh kisaran 80 persen, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo kini melorot ke level 50-an persen.
Erosi kepuasan publik ini salah satunya dipicu oleh problem tata kelola pada dua program prioritas pemerintah yaitu MBG dan Kopdes. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 37.270 kasus keracunan makanan sejak Januari 2025 hingga Mei 2026 yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Di saat bersamaan, publik skeptis isu korupsi bisa diatasi dalam program ini.
Koperasi Merah Putih juga diwarnai karut-marut perekrutan tenaga manajerial. Insiden fatal bahkan terjadi saat seorang peserta meninggal dunia dalam pelatihan kemiliteran wajib, yang berimbas pada berlanjutnya aksi pengunduran diri para calon manajer. Kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan alokasi transfer ke daerah (TKD) menekan ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. 39 pemerintah daerah mengaku tidak mampu membayar gaji PPPK-nya.
Di luar berbagai catatan merah tersebut, sejumlah indikator makro dan strategis tetap menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi nasional mampu bertahan di kisaran 5 persen, inflasi terjaga pada level 3 persen per agustus 2026.
Di tingkat global, posisi Indonesia menguat melalui partisipasi aktif dalam forum internasional seperti OECD, BRICS, G20, ASEAN, APEC, dan RCEP. Pemerintah juga memperluas kerja sama ekonomi melalui IEU-CEPA, serta penandatanganan Indonesia–EAEU Free Trade Agreement pada 21 Desember 2025. Dua tahun masa jabatan ini menjadi cermin bagi Presiden Prabowo bahwa stabilitas politik dan besarnya porsi koalisi bukanlah jaminan efektivitas pemerintahan. Kini saatnya membuktikan bahwa ambisi besar dan mesin birokrasi yang sangat gemuk itu benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi publik.
Referensi :
https://news.detik.com/berita/d-8688157/sudah-7-kali-ini-deretan-reshuffle-kabinet-prabowo-gibran
https://ti.or.id/skandal-korupsi-bgn-membongkar-bobroknya-tata-kelola-mbg/
https://holopis.com/catatan-akhir-tahun-2025-ekonomi-ri-catatkan-kinerja-positif/
