Enam bulan berlalu sejak puncak bencana banjir Sumatera yang merenggut 1204 nyawa pada akhir 2025. Pemerintah dalam berbagai pernyataan resmi menyampaikan optimisme bahwa kondisi di Sumatera, termasuk Aceh, telah berangsur pulih dan berada dalam tahap normalisasi. Namun, narasi pemulihan tersebut perlu ditinjau kembali ketika dihadapkan pada realitas di lapangan yang menunjukkan proses pemulihan masih jauh dari selesai.

     Hingga enam bulan bulan setelah bencana, dampaknya masih nyata dirasakan masyarakat. Lumpur dan material yang terbawa banjir masih dalam proses pembersihan dan belum rampung. Hunian warga yang runtuh terbawa arus juga belum sepenuhnya dibangun kembali. Aktivitas sosial-ekonomi memang mulai bergerak, tetapi masih berlangsung dalam keterbatasan yang signifikan.

   Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa jumlah pengungsi akibat bencana Sumatera mencapai 1.570.482 jiwa. Hingga 19 Februari 2026, tercatat masih ada 12.994 warga terdampak yang harus mengungsi. Meskipun angka ini menurun drastis, fakta bahwa ribuan warga masih tinggal di tenda selama lebih dari empat bulan mencerminkan bahwa proses penanganan dan pemulihan berjalan relatif lambat.

   Ironisnya, di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang membersihkan sisa-sisa bencana dan memulihkan kehidupan mereka, banjir kembali datang. Aceh kembali diterjang banjir susulan saat proses rehabilitasi belum rampung. Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (13/4/2026), dilaporkan kondisi memprihatinkan di sejumlah wilayah Aceh yang kembali dilanda banjir. Hujan dengan intensitas tinggi sejak 31 Maret 2026 memicu meluapnya sungai serta longsor di beberapa daerah. Banjir susulan ini merusak dua jembatan darurat yang sebelumnya dibangun pascabencana, hingga memaksa warga yang sempat kembali ke rumah mereka untuk kembali mengungsi. Situasi ini memperlihatkan siklus kerentanan yang belum terputus.

    Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), sejumlah wilayah terdampak dengan tingkat kerusakan yang beragam. Di Kecamatan Ketol, kerusakan jembatan darurat mengganggu akses masyarakat. Dampak juga dirasakan di Desa Lumut serta jembatan Kala III di Kecamatan Linge, termasuk Desa Mendale dan Paya Kumbi di Kecamatan Kebayakan. Selain itu, Desa Gele Pulo dan ruas Jalan Bintang – Simpang Kraf di Kecamatan Bintang turut terdampak, serta Desa Sepakat di Kecamatan Celala yang juga mengalami kerusakan.

    Lambatnya pemulihan serta munculnya kembali banjir di tengah proses rehabilitasi mengindikasikan lemahnya kapasitas adaptasi dalam sistem penanganan bencana di Indonesia. Dalam perspektif Complex Adaptive Systems (CAS), tata kelola bencana seharusnya mampu beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan situasi, termasuk mengantisipasi potensi bencana susulan. Sistem yang tidak mampu mengintegrasikan informasi cuaca, kondisi lingkungan, dan tingkat kerentanan wilayah cenderung bersifat reaktif baru merespons setelah bencana terjadi, bukan mencegahnya sejak awal.

    Kejadian banjir susulan di Aceh seharusnya membuat negara sadar akan pentingnya integrasi antara respons bencana dan strategi mitigasi jangka panjang. Dalam kerangka Disaster Risk Governance, mitigasi tidak boleh dipisahkan dari proses pemulihan. Berdasarkan Disaster Risk Governance Guidelines dari International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, penanganan bencana seperti pembersihan material, pembangunan hunian, dan perbaikan infrastruktur seharusnya mengadopsi prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan mempertimbangkan potensi bencana di masa depan.

     Mitigasi bencana susulan menuntut kebijakan berbasis risiko, seperti penataan ruang di daerah rawan, penerapan standar konstruksi tahan bencana, serta perlindungan ekosistem sebagai penyangga alami. Regulasi tata guna lahan dan pembangunan infrastruktur menjadi krusial karena keputusan pembangunan yang abai terhadap risiko justru dapat memperparah dampak bencana di masa depan.

    Penguatan sistem peringatan dini dan pemanfaatan teknologi menjadi elemen penting dalam mencegah bencana susulan. Integrasi data cuaca, pemetaan risiko, serta komunikasi real-time antar lembaga dapat meningkatkan kapasitas antisipasi pemerintah, khususnya di wilayah dengan curah hujan tinggi seperti Aceh dan Sumatera.

    Kasus bencana berulang di Aceh menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada desain tata kelola yang belum sepenuhnya adaptif, kolaboratif, dan berbasis mitigasi risiko. Tanpa transformasi menuju disaster governance yang lebih inklusif dan preventif, siklus bencana susulan akan terus berulang, memperpanjang masa pemulihan, dan semakin memperdalam kerentanan masyarakat terdampak.

Sumber

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). (2024). Disaster risk governance guidelines: Strengthening laws, policies and plans for comprehensive disaster risk management. Geneva: IFRC.

Pandya, V. (2025). Disaster governance: Evolution, measurement, determinants, and future directions. International Journal of Business and Administration Research Review, 12(3), 10–21.

Kompas. (2026, April 2). Banjir kembali terjang sejumlah wilayah di Sumatera, Aceh Tengah, Medan hingga. https://medan.kompas.com/read/2026/04/02/065458678/banjir-kembali-terjang-sejumlah-wilayah-di-sumatera-aceh-tengah-medan-hingga

Tribunnews. (2026). Mendagri ungkap fakta wilayah Aceh kembali diterjang banjir susulan saat proses pembersihan material. https://www.tribunnews.com/nasional/7815950/mendagri-ungkap-fakta-wilayah-aceh-kembali-diterjang-banjir-susulan-saat-proses-pembersihan-material

Pemerintah Aceh. (2026). Laporan rapat koordinasi satgas pemulihan pasca bencana Sumatera. https://tanggapi.acehprov.go.id/publikasi/laporan-rapat-koordinasi-satgas-pemulihan-pasca-bencana-sumatera

Kompas. (2025, December 6). Prabowo bersyukur bencana Sumatera ditangani Indonesia sendiri. https://nasional.kompas.com/read/2025/12/06/08505551/prabowo-bersyukur-bencana-sumatera-ditangani-indonesia-sendiri

Tempo. (2025). Berbagai pernyataan Prabowo ihwal bencana Sumatera. https://www.tempo.co/politik/berbagai-pernyataan-prabowo-ihwal-bencana-sumatera-2099305