Aksi demonstrasi mahasiswa pada Jumat, 12 Juni 2026 di Bundaran HI memantik perdebatan soal pemilihan lokasi. Sejumlah kalangan di dalam pemerintahan menilai berdemonstrasi di jantung ekonomi ibu kota tidak menghormati stabilitas kegiatan ekonomi. Namun, dari sudut pandang strategi aksi kolektif, penempatan aksi di jalan utama dan simpul ekonomi justru merupakan taktik yang disengaja: menciptakan gangguan ekonomi sementara untuk memaksa pembuat kebijakan menaruh perhatian serius pada isu yang disuarakan 

Memilih Bundaran HI merupakan keputusan yang menyasar mekanisme mobilitas, distribusi, dan pelayanan yang menopang denyut ekonomi harian Jakarta. Gangguan sementara terhadap kegiatan ekonomi menimbulkan biaya politik dan ekonomi yang terukur, kemacetan parah, keterlambatan distribusi logistik, dan terhambatnya layanan publik. Dalam teori aksi kolektif, kombinasi visibilitas tinggi dan gangguan ekonomi memang sengaja diciptakan untuk meningkatkan daya tawar (bargaining power) pengunjuk rasa, sebab pembuat kebijakan menempatkan stabilitas ekonomi dan legitimasi politik sebagai prioritas.

Ketika jalur dialog formal dianggap tertutup, kelompok masyarakat beralih ke strategi ekstrainstitusional yang lebih konfrontatif, termasuk blokade ekonomi yang mengganggu alur perdagangan. 

Lokasi di pusat ekonomi juga memperluas audiens tuntutan, tidak hanya elite birokrasi, tetapi juga media nasional, pekerja sektor informal, dan pengguna transportasi yang merasakan dampaknya secara langsung. Dengan menggelar aksi di Bundaran HI, mahasiswa ingin isu yang mereka bawa tidak lagi bisa diabaikan pemerintah. Massa yang terkumpul mencapai sekitar 2.500 orang dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Massa membawa lima tuntutan utama: pertama, menghentikan pemborosan anggaran APBN; kedua, menurunkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok; ketiga, memberhentikan program populisme seperti Makan Bergizi Gratis; keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil; dan kelima, meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan.

Dinamika antara pemerintah dan gerakan mahasiswa sepanjang 2025–2026 memperlihatkan adanya kesenjangan persepsi (perception gap) mengenai apa yang dianggap sebagai respons yang memadai. Menanggapi Demo ‘Indonesia Gelap’ pada Februari 2025, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui istilah itu sebagai bentuk kebebasan berekspresi, namun meminta masyarakat tidak “membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu” dan memberi kesempatan kepada pemerintahan Prabowo yang baru berjalan 100 hari. Di sisi lain, pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan, “Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia” (Kamis, 20/2/2025, dikutip Antara), dibaca sebagian kalangan sebagai pengabaian terhadap substansi tuntutan. Dengan kata lain, pesan yang dimaksudkan pemerintah sebagai imbauan untuk bersabar kerap diterima publik sebagai sinyal bahwa keluhan mereka belum ditanggapi secara serius.

Dari sudut pandang teori aksi kolektif, yang menentukan eskalasi bukanlah semata kualitas objektif respons pemerintah, melainkan persepsi pengunjuk rasa atas terbuka atau tertutupnya saluran formal. Ketika sebagian peserta aksi menilai bahwa dialog substantif belum terbentuk—entah karena tuntutan dianggap belum terjawab, jumlah peserta dipersoalkan, atau isu dialihkan ke aspek keamanan—mereka cenderung beralih ke strategi ekstrainstitusional.

Dalam kerangka ini, gangguan sementara berfungsi sebagai sinyal biaya (costly signal) yaitu cara menegaskan urgensi tuntutan dan mendorong terbukanya ruang negosiasi, terlepas dari penilaian apakah pemerintah sudah atau belum benar-benar responsif.

Dengan demikian, berdemonstrasi di pusat ekonomi seperti Bundaran HI dapat dipahami sebagai trade-off yang dapat dibenarkan, karena tuntutan yang disuarakan berkaitan langsung dengan kelangsungan ekonomi pekerja, terutama kelompok informal yang paling terdampak kebijakan pemerintah. Ketika sebagian peserta menilai respons pemerintah belum menyentuh substansi tuntutan dan jalur dialog formal dipersepsikan tertutup, pendekatan yang menciptakan gangguan ekonomi sementara menjadi salah satu sarana terakhir untuk membuka ruang negosiasi dan menjaga agar tuntutan pekerja tidak terabaikan.

Sources

BBC Indonesia. (2026, 12 Juni). Lima tuntutan mahasiswa dalam aksi #MenujuIndonesiaBangkrut. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0myv4eevego 

CNN Indonesia. (2026, 12 Juni). Massa dari BEM UI berkumpul di lapangan parkir FISIP sebelum bergerak ke Bundaran HI. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DZeNvo1yw-A/ 

Detik News. (2025, 17 Februari). Respons Pemerintah Usai Mahasiswa Demo ‘Indonesia Gelap’. https://www.detik.com/jateng/berita/d-7784806/respons-pemerintah-usai-mahasiswa-demo-indonesia-gelap 

Kompas. (2026, 11 Juni). Demo BEM UI Hari Ini, Waspada Potensi Macet di Bundaran HI Jakpus. Megapolitan. https://megapolitan.kompas.com/read/2026/06/12/06212151/demo-bem-ui-hari-ini-waspada-potensi-macet-di-bundaran-hi-jakpus 

Kumparan. (2026, 11 Juni). Demo Mahasiswa 12 Juni 2026: Kronologi dan Fakta Terbaru. https://kumparan.com/topic/demo-mahasiswa-12-juni-2026 

Merdeka.com. (2022, 7 September). Pekerja Sektor Informal Paling Terdampak Kenaikan Harga BBM Subsidi. https://www.merdeka.com/uang/pekerja-sektor-informal-paling-terdampak-kenaikan-harga-bbm-subsidi.html 

Tribunnews. (2026, 11 Juni). Mahasiswa BEM UI Siapkan Spanduk Demo BBM: ‘Gibran Raka Bullshit, Rupiah Turun Prabowo Kapan?’. https://m.tribunnews.com/metropolitan/7841384/mahasiswa-bem-ui-siapkan-spanduk-demo-bbm-gibran-raka-bullshit-rupiah-turun-prabow 

Tempo. (2025, 18 Februari). Ragam Respons terhadap Aksi Mahasiswa Indonesia Gelap. https://www.tempo.co/politik/ragam-respons-terhadap-aksi-mahasiswa-indonesia-gelap-1209078 

iNews.id. (2022, 7 September). Ombudsman Sebut Pekerja Dari Sektor Informal Paling Terdampak Kenaikan BBM. Badung. https://badung.inews.id/read/165624/ombudsman-sebut-pekerja-dari-sektor-informal-paling-terdampak-kenaikan-bbm 

Katadata. (2025, 5 November). 10 Tuntutan Demo Buruh Hari Ini 6 November 2025. https://katadata.co.id/lifestyle/varia/690c156b8c303/10-tuntutan-demo-buruh-hari-ini-6-november-2025 

Tirto.id. (2025, 19 Februari). 5 Respons Pemerintah & DPR Tentang Aksi Demo Indonesia Gelap. https://tirto.id/respons-pemerintah-dpr-tentang-aksi-demo-indonesia-gelap-g8wM