Bukan satu masalah. Tetapi terlalu banyak masalah yang datang bersamaan.

Agustus–September 2026 memperlihatkan akumulasi persoalan yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari: udara tercemar, akses energi terganggu, transportasi tidak aman, kekeringan, hingga keamanan warga. Ketika gangguan datang beruntun dan respons negara terasa belum sebanding dengan skalanya, keresahan mudah berubah menjadi kemarahan, di media sosial maupun di jalanan.

• KEBAKARAN HUTAN

Karhutla di Kalimantan memburuk sepanjang September. Pada 14 September, pemerintah mencatat 1.437 hotspot berkepercayaan tinggi secara nasional, dengan 689 titik berada di Kalimantan Tengah. Pada 1–9 September, kasus gangguan pernapasan di tujuh provinsi terdampak mencapai 113.336 kasus, lebih dari dua kali lipat dibanding 1 September. Pemerintah telah mengerahkan operasi darat, water bombing, modifikasi cuaca, lebih dari 50 pesawat, serta menerima bantuan helikopter dari Jepang.

Persoalan kebijakannya kemudian bukan sekadar apakah pemerintah melakukan pemadaman, tetapi seberapa dini dan seberapa besar kapasitas pencegahan dikerahkan sebelum api berkembang menjadi krisis kesehatan. Kritik masyarakat sipil juga menyoroti kebutuhan peralatan pemadaman dan perlindungan petugas di lapangan.

• ERUPSI ANAK KRAKATAU

Erupsi Anak Krakatau pada awal September berdampak langsung pada konektivitas udara. Bandara Soekarno-Hatta sempat memperpanjang penutupan operasional; 209 pergerakan penerbangan dan 22.798 penumpang terdampak dalam periode penutupan tersebut. Di Bandara Sepinggan Balikpapan, 28 penerbangan juga dibatalkan akibat sebaran abu vulkanik.

Dampaknya bukan hanya keterlambatan perjalanan. Pembatalan penerbangan berarti jadwal kerja terganggu, perjalanan bisnis tertunda, distribusi barang ikut terdampak, dan maskapai harus melakukan penyesuaian operasional. Dalam konteks kebijakan publik, tantangannya adalah memastikan informasi risiko, koordinasi antarlembaga, dan keputusan operasional dapat bergerak secepat perubahan ancaman.

• PENEMBAKAN DI PAPUA

Pada 9 September, tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya tewas ditembak ketika sedang membawa bantuan untuk masyarakat. Polisi masih memburu kelompok bersenjata yang diduga terlibat dan menemukan tiga selongsong peluru di lokasi.

Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan Papua bukan hanya mengenai konflik keamanan, tetapi juga kapasitas negara menjamin keselamatan warga sipil ketika mereka menjalankan aktivitas pelayanan publik. Ketika kekerasan berulang, tuntutan publik tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga menyasar efektivitas perlindungan sipil dan penyelesaian konflik dalam jangka panjang.

• KAPAL TENGGELAM

KM Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada 13 September dalam perjalanan Surabaya–Banjarmasin. Kapal tersebut membawa 243 orang dan menghadapi cuaca buruk sebelum mengalami kemiringan dan kehilangan kontak.

Yang kemudian menjadi sorotan adalah riwayat kapalnya. Virgo Transport 8 dibangun di Jepang pada 1987, sehingga pada 2026 berusia sekitar 39 tahun. Kapal itu baru menggunakan nama Virgo Transport 8 pada 2026 setelah sebelumnya beroperasi di Jepang dengan nama Ferry Kurushima.

Namun, kapal tua tidak otomatis berarti kapal tidak laik laut. Pertanyaan kebijakannya justru terletak pada bagaimana kelaiklautan, pemeliharaan, sertifikasi, dan pengawasan kapal tersebut dipastikan sebelum membawa penumpang. Usia kapal menjadi perhatian publik karena menyentuh pertanyaan yang lebih besar: seberapa kuat sistem keselamatan transportasi bekerja sebelum kecelakaan terjadi?

• JURNALIS HILANG 

Lima jurnalis dan tiga kru kapal yang berangkat untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau dilaporkan hilang kontak sejak 7 September dan pencarian masih berlangsung hingga pertengahan September. Rombongan tersebut berangkat dari Carita pada 7 September dan komunikasi terakhir tercatat pada sore hari sebelum kehilangan kontak.

Kasus ini memperluas kecemasan publik dari persoalan erupsi menjadi persoalan keselamatan manusia di wilayah berisiko. Bagi kebijakan publik, koordinasi SAR, akses informasi, pemetaan zona bahaya, dan standar keselamatan bagi aktivitas di kawasan rawan bencana menjadi penting. Ketidakpastian dalam proses pencarian juga memperbesar tekanan psikologis bagi keluarga dan publik.

• ANTREAN BBM MAKASSAR 

Di Makassar, antrean BBM bersubsidi pada September mencapai lebih dari satu kilometer. Pertamina kemudian menambah pasokan dan memperpanjang jam operasional SPBU, sementara pemerintah kota menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi sebagian ASN untuk mengurangi tekanan lalu lintas. Bahkan setelah intervensi tersebut, antrean sekitar 100 meter masih terlihat.

Pemerintah Sulawesi Selatan menyatakan stok BBM tersedia, tetapi lonjakan permintaan menyebabkan kepadatan di sejumlah SPBU. Persoalannya adalah mengapa masyarakat harus mengalami antrean ekstrem terlebih dahulu sebelum distribusi dan pengawasan diperkuat? Tekanan publik kemudian bergerak ke jalan: sekitar 150 mahasiswa dan buruh melakukan aksi di kantor Pertamina Makassar pada 14 September, menuntut transparansi mengenai krisis BBM dan LPG 3 kg.

• KEKERINGAN 

Makassar menetapkan status tanggap darurat kekeringan setelah 47.252 jiwa terdampak krisis air bersih. Kekeringan tidak hanya berarti sumur mengering, tetapi juga meningkatkan biaya dan beban rumah tangga, mengganggu aktivitas ekonomi, serta menekan kebutuhan dasar masyarakat.

Dari perspektif kebijakan, persoalannya terletak pada ketahanan sistem air menghadapi perubahan pola cuaca. Ketika fenomena iklim ekstrem berulang, kebijakan tidak cukup berhenti pada distribusi air saat krisis. Mitigasi, cadangan air, infrastruktur distribusi, dan sistem peringatan dini harus dipersiapkan sebelum masyarakat kehilangan akses.

• PEMADAMAN LISTRIK 

Pemadaman bergilir di Sulawesi Selatan masih dirasakan setelah target penghentian pemadaman pada 6 September. Laporan lokal menyebut pemadaman berlangsung berulang dan mengganggu aktivitas rumah tangga maupun kegiatan ekonomi.

Bagi masyarakat, listrik merupakan layanan yang efeknya langsung terasa: usaha berhenti, perangkat elektronik tidak berfungsi, aktivitas belajar terganggu, dan biaya operasional meningkat. Karena itu, ketika gangguan berlangsung dalam periode panjang, persoalannya berubah dari sekadar gangguan teknis menjadi persoalan kualitas layanan publik.

KETIKA SEMUA TERJADI BERSAMAAN

Di sinilah persoalan kebijakan publik menjadi lebih kompleks. Makassar, misalnya, tidak menghadapi satu krisis saja: kekeringan, antrean BBM, LPG, dan pemadaman listrik hadir dalam periode yang berdekatan. Di Kalimantan, karhutla berubah menjadi persoalan kesehatan. Di Papua, kekerasan kembali menyentuh warga sipil. Di sektor transportasi, kecelakaan laut dan gangguan penerbangan menambah rasa tidak aman.

Kemarahan publik juga terlihat di ruang digital dan jalanan. Pemantauan Polri mencatat 117.022 penyebutan mengenai karhutla pada 1 Agustus–6 September dengan jangkauan 1,67 miliar; sentimen negatif mencapai titik tertinggi 27,7 persen pada 21 Agustus.

Dari perspektif kebijakan publik, fenomena ini dapat dibaca sebagai cumulative grievance: satu gangguan mungkin masih dapat ditoleransi, tetapi beberapa gangguan kebutuhan dasar yang muncul berdekatan akan saling memperbesar frustrasi.

Karena itu, yang menaikkan amarah publik bukan hanya seberapa besar satu masalah, tetapi seberapa sering masyarakat harus menanggung dampaknya dan seberapa cepat negara mampu mengantisipasinya. Ketika respons baru terasa setelah antrean memanjang, asap menebal, listrik padam, air mengering, atau korban jatuh, yang dipertaruhkan bukan hanya penyelesaian satu krisis—tetapi juga kepercayaan terhadap kapasitas negara untuk hadir sebelum keadaan memburuk.

Daftar Isi 

ANTARA. (2026, September 6). 28 penerbangan di Sepinggan batal akibat abu vulkanik Anak Krakatau. ANTARA News.

detik.com. (2026, August 15). Makassar darurat bencana kekeringan akibat El Nino. detikSulsel.

detik.com. (2026, September 11). Menanti kabar baik jurnalis hilang saat liput Anak Krakatau. detikNews.

detik.com. (2026, September 10). Kronologi 5 jurnalis hilang saat liput Anak Krakatau hingga tim SAR diterjunkan. detikNews.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2026, September 6). Dampak erupsi Anak Krakatau terhadap operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2026, September 15). Perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

KitaSulsel. (2026, September 6). PLN janji setop pemadaman bergilir 6 September, listrik sejumlah daerah Sulsel masih padam. KitaSulsel.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2026, September 7). Wakapolri ubah strategi hadapi karhutla: Dari reaktif ke multi-approach policing. Tribrata News.

Reuters. (2026, September 15). Indonesia’s choking wildfire, haze worsen breathing woes on Borneo. Reuters.

Reuters. (2026, September 15). Indonesia’s wildfires may last until early November, minister says. Reuters.

Reuters. (2026, September 15). Indonesia ferry capsizes in Java Sea, hundreds feared missing. Reuters.