Pada 10 Juni 2026, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar Rp195 triliun kepada Komisi I DPR untuk menaikkan pagu Kementerian Pertahanan tahun 2027 dari Rp139 triliun menjadi Rp334 triliun. Padahal, pagu Rp139 triliun tersebut sendiri telah lebih kecil dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp187 triliun.

Kenaikan ini bukanlah lonjakan pertama; sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat, belanja pertahanan terus meningkat secara konsisten, dari Rp166,1 triliun pada tahun 2024, naik menjadi Rp245,2 triliun pada tahun 2025, dan kemudian mencapai sekitar Rp335 triliun pada tahun 2026. Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: apakah lonjakan hingga 2,4 kali lipat ini sesungguhnya diperlukan, ataukah hanya merupakan ambisi yang biaya operasionalnya ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia?

Soal urgensi, pemerintah punya argumen yang kelihatan masuk akal. Indonesia mau mengejar ketertinggalan alat tempur udara dan laut dari negara tetangga, sekaligus membangun efek gentar di kawasan. Dan memang, belanja pertahanan kita tergolong kecil, masih di bawah 1 persen PDB, kalah jauh dari Singapura (3,2 persen) dan setara-an Malaysia serta Filipina (sekitar 1 persen). Tapi kecil bukan otomatis berarti mendesak. Indonesia sedang tidak menghadapi ancaman perang terbuka. Yang menarik, sebagian besar alasan yang dipakai di rapat DPR justru soal tugas TNI di luar perang: bantu korban bencana sampai bangun jembatan. Peneliti CSIS, Nicky Fahrizal, mengingatkan bahwa untuk urusan seperti itu TNI semestinya jadi pendukung, bukan pemeran utama. Artinya, sebagian urgensi ini muncul karena tugas militer yang makin melebar, bukan karena ada musuh di depan pintu.

Pengajuan penaikan anggaran ini sebagian besar untuk modernisasi alutsista: 42 jet tempur Rafale (US$8,1 miliar), pesawat angkut A-400M, drone tempur Anka, jet latih T-50i, sampai kapal patroli buatan Fincantieri. Sebagian kebutuhan ini wajar, banyak alat tempur kita sudah tua dan kontrak lama belum kelar. Masalahnya ada di logikanya. Angka Rp334 triliun disusun supaya tidak jauh-jauh amat dari kebutuhan ideal Rp667 triliun. Jadi titik berangkatnya daftar belanjaan, bukan analisis ancaman yang jelas. Yang lebih bikin alis naik: permintaan tambahan Rp195 triliun itu dibahas di rapat tertutup. Nicky menilai cara ini menyalahi tata kelola yang baik dan menutup hak kita untuk tahu uang negara dipakai ke mana, apalagi pada saat ekonomi lagi seret. Padahal anggaran sebesar ini justru paling perlu dibahas terang-terangan.

Hal yang paling perlu kita waspadai adalah sebagian kekuatan ini diarahkan ke Papua. Sjafrie sendiri menyebut Papua sebagai salah satu center of gravity yang butuh pembangunan kekuatan. Persoalannya, militerisasi di sana sudah meninggalkan luka. Sampai 2025, operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, Puncak, dan Pegunungan Bintang dilaporkan membuat lebih dari 103.000 orang mengungsi di tanah mereka sendiri, dengan sedikitnya 31 pos militer hanya di Intan Jaya. Pada Februari 2025, Komnas HAM mengecam sekolah, kantor distrik, dan gereja yang dijadikan pos keamanan sebagai pelanggaran HAM. Ada juga laporan dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap petani adat Abral Wandikbo di Nduga. Belum lagi revisi UU TNI 2025 yang memperluas peran militer ke ranah sipil dan dianggap menghidupkan lagi dwifungsi, ditolak Human Rights Watch, Amnesty, Imparsial, dan KontraS, sampai digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mengguyur ratusan triliun ke Papua tanpa pengawasan yang kuat berisiko mengubah anggaran pertahanan menjadi alat menekan masyarakat adat. Dan indikasinya, jujur saja, sudah kelihatan.

Sekarang soal ongkos. Usulan ini datang justru ketika dompet negara lagi tipis. APBN 2026 mematok belanja Rp3.842,7 triliun dengan defisit melebar ke sekitar 2,68 persen PDB. Bayar bunga utang saja diperkirakan Rp500–600 triliun per tahun, hampir 20 persen belanja negara, dan target pertumbuhan 5,4 persen dianggap banyak ekonom susah tercapai. Di titik ini, anggaran jadi soal pilihan. Coba bandingkan: belanja fungsi pertahanan 2026 (sekitar Rp335–337 triliun) sudah lebih besar dari total anggaran kesehatan yang cuma Rp244 triliun. Kalau usulan Rp334 triliun untuk 2027 disetujui, pertahanan lagi-lagi menyaingi, bahkan bisa melampaui, sektor yang langsung menyentuh hidup orang banyak. Anggaran pendidikan yang Rp769,1 triliun pun sebagian kepotong untuk program Makan Bergizi Gratis yang sedang digugat di MK. Membiayai lonjakan ini lewat utang, sambil rupiah loyo dan penerimaan seret, gampang bikin belanja produktif dan sosial kena getahnya. Intinya, ke mana uang negara mengalir adalah cermin dari apa yang dianggap paling penting.

Jadi, benarkah usulan ini sesuai kebutuhan? Sejauh ini, urgensinya belum benar-benar terukur dan justifikasinya belum cukup transparan, padahal biayanya, baik fiskal maupun kemanusiaan, besar sekali. Bukan berarti pertahanan tidak penting; modernisasi alutsista memang perlu. Tapi mestinya dikendalikan doktrin yang jelas, perencanaan berbasis ancaman, pembahasan terbuka di DPR, dan pengawasan sipil yang serius, terutama soal Papua. Tanpa transparansi, proporsionalitas, dan perlindungan untuk masyarakat adat serta belanja untuk manusia, lonjakan anggaran ini lebih banyak risikonya ketimbang manfaatnya. Pertahanan yang sehat harusnya memperkuat rakyat, bukan malah membebani orang-orang yang justru ingin dilindunginya.

Sources

Amnesty International Indonesia. (2025). Revisi UU TNI Dibentuk Ugal-ugalan dan Bertentangan dengan Konstitusi: MK Harus Batalkan UU TNI. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/revisi-uu-tni-dibentuk-ugal-ugalan-dan-bertentangan-dengan-konstitusi-mk-harus-batalkan-uu-tni/05/2025/

ANTARA News. (2026, 10 Juni). Kemenhan usulkan tambahan anggaran menjadi Rp334 T untuk 2027. https://www.antaranews.com/berita/5602111/kemenhan-usulkan-tambahan-anggaran-menjadi-rp334-t-untuk-2027

CNA Indonesia. (2026, 12 Juni). Kemenhan ajukan anggaran pertahanan pada 2027 sebesar Rp334 triliun. https://www.cna.id/indonesia/anggaran-pertahanan-indonesia-2027-rp334-triliun-48016

CNBC Indonesia. (2025, 5 Oktober). Anggaran Pertahanan RI Loncat dari Rp245 T ke Rp335 T, Buat Apa Aja? https://www.cnbcindonesia.com/research/20251005131830-128-672965/anggaran-pertahanan-ri-loncat-dari-rp245-t-ke-rp335-t-buat-apa-aja

CNN Indonesia. (2026, 11 Februari). Pakar soal Anggaran Pertahanan Naik: Perkuat Industri Dalam Negeri. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260211054906-20-1326841/pakar-soal-anggaran-pertahanan-naik-perkuat-industri-dalam-negeri

Human Rights Monitor. (2025, Oktober). IDP Update October 2025: Military Campaign Disrupts Civilian Life and Services While Causing New Displacements. https://humanrightsmonitor.org/news/idp-update-october-2025-military-campaign-disrupts-civilian-life-and-services-while-causing-new-displacements/

Human Rights Watch. (2025, 19 Maret). Indonesia: Usulan Revisi UU TNI Membahayakan Hak Asasi Manusia. https://www.hrw.org/id/news/2025/03/19/indonesia-proposed-military-law-amendments-threaten-rights

Kementerian Keuangan RI. (2025). APBN 2026: Tujuan dan Arah Kebijakan. Media Keuangan. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/apbn-2026-tujuan-dan-arah-kebijakan

Kompas.id. (2024). Kemenhan Rencanakan Anggaran Belanja Pertahanan Meningkat sampai 1,5 Persen dari PDB. https://www.kompas.id/artikel/kemenhan-rencanakan-anggaran-belanja-pertahanan-meningkat-sampai-15-persen-dari-pdb

Kontan. (2025). APBN 2026 Terjebak Siklus Utang, Pertumbuhan Ekonomi 5,4% Berisiko Sulit Tercapai. https://nasional.kontan.co.id/news/apbn-2026-terjebak-siklus-utang-pertumbuhan-ekonomi-54-berisiko-sulit-tercapai

Mahkamah Konstitusi RI. (2026). Menyoal Konstitusionalitas MBG “Potong” Anggaran Pendidikan dalam APBN 2026. https://www.mkri.id/berita/menyoal-konstitusionalitas-mbg-%E2%80%9Cpotong%E2%80%9D-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2026–24536

Tempo. (2026). Anggaran Kementerian Pertahanan 2027. https://www.tempo.co/politik/anggaran-kementerian-pertahanan-2027-2269869