Koperasi Merah Putih (KMP) dirancang sebagai koperasi desa/kelurahan yang tidak sekadar berfungsi sebagai tempat penjualan barang, tetapi juga sebagai pusat layanan ekonomi lokal yang mencakup distribusi produk, layanan simpan pinjam, hingga penguatan rantai pasok desa. Program ini didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan PMK Nomor 49 Tahun 2025 yang menjadi dasar pembiayaan pinjaman koperasi. Dalam konsep resminya, koperasi diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi desa, meskipun peran negara tetap sangat dominan, baik dalam pembentukan, pembiayaan, maupun pengawasannya. Model bisnis KMP pada dasarnya bertumpu pada pembiayaan awal dari pinjaman bank milik negara yang kemudian digunakan untuk membangun aset dan unit usaha produktif. Sejumlah referensi menyebut plafon pinjaman mencapai Rp3 miliar per koperasi dengan bunga 6% per tahun, tenor hingga 6 tahun, dan masa tenggang 6–8 bulan. Dengan demikian, fondasi pembiayaan KMP lebih banyak bertumpu pada leverage dana publik dibanding penghimpunan modal anggota koperasi secara mandiri.

Ekosistem pemangku kepentingan dalam program KMP sangat luas, melibatkan kementerian, pemerintah daerah, kepala desa/lurah, bank Himbara, BPKP, hingga kementerian teknis seperti pertanian, kesehatan, BUMN, dan kominfo. Di tingkat desa, kepala desa/lurah bahkan memiliki posisi sebagai pengawas ex-officio, sehingga relasi antara koperasi dan pemerintah desa menjadi sangat dekat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana koperasi masih memiliki kemandirian atau justru berpotensi menjadi perpanjangan birokrasi desa. Potensi tumpang tindih juga cukup besar karena ruang usaha KMP dapat bersinggungan dengan BUMDes, koperasi lokal yang sudah ada, maupun program lintas kementerian lainnya. Jika sebuah desa telah memiliki BUMDes aktif, sementara KMP juga diberi mandat sebagai pusat layanan ekonomi, maka fungsi distribusi, pembiayaan, dan pengelolaan usaha berpotensi saling bertabrakan. Selain itu, pola koordinasi yang berlapis juga menciptakan kompleksitas tersendiri: desa bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, koperasi kepada anggota, bank kepada regulasi kredit, dan pemerintah pusat kepada target nasional program.

Dari perspektif pembangunan, KMP menunjukkan ambisi yang sangat besar melalui target pembentukan puluhan ribu koperasi serta pembangunan infrastruktur fisik dalam waktu singkat. Secara politik, target ini menunjukkan komitmen yang kuat, namun terdapat risiko bahwa percepatan tersebut melampaui kesiapan kelembagaan koperasi itu sendiri. Dalam beberapa kasus, pembangunan aset seperti gedung, gudang, dan fasilitas logistik didorong lebih dahulu sebelum model usaha koperasi benar-benar matang. Akibatnya, koperasi berpotensi hanya terbentuk secara administratif tanpa memiliki aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Pengadaan kendaraan operasional sebelum unit usaha berjalan optimal juga memperlihatkan persoalan dalam urutan kebijakan, di mana aset dibangun terlebih dahulu sementara model bisnisnya belum jelas. Dari sisi tata kelola, hal ini cukup berisiko karena kendaraan membawa biaya tetap seperti BBM, perawatan, pengemudi, dan asuransi. Tanpa arus kas yang stabil, aset tersebut dapat berubah menjadi beban operasional alih-alih mendukung produktivitas koperasi. Secara regulatif dan operasional, langkah ini juga dapat dipersoalkan apabila belum disertai analisis kebutuhan, kepatuhan, dan kejelasan spesifikasi usaha koperasi.

Tekanan terhadap APBN paling terlihat pada skema pembiayaan dan pembayaran cicilan yang pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun. Meskipun secara formal dana awal disalurkan melalui mekanisme pinjaman perbankan, pada akhirnya negara tetap memikul kewajiban pembayaran cicilan tersebut. Kondisi ini membuat beban fiskalnya menyerupai komitmen kontinjensi atau “utang terselubung” yang berpotensi menjadi pengeluaran rutin negara dalam jangka panjang. Jika nilai cicilan tahunan mencapai Rp40 triliun dengan tenor beberapa tahun, maka total komitmen fiskal yang harus ditanggung negara dapat menjadi sangat besar, meskipun yang tampak di permukaan hanyalah pembayaran cicilan tahunan.

Secara historis pola KMP memiliki kemiripan dengan model KUD pada era Orde Baru. KUD yang berkembang dari Koperta dan BUUD sejak 1973 juga dibentuk melalui pendekatan top-down dengan tujuan mendukung kebutuhan dasar petani serta distribusi pupuk dan hasil panen. Dalam praktiknya, KUD sering kali lebih berfungsi sebagai instrumen kebijakan negara di desa dibanding sebagai entitas ekonomi yang tumbuh dari kebutuhan anggota. Perbedaannya, KMP saat ini menggunakan skema pembiayaan yang lebih modern dan memiliki cakupan nasional yang lebih besar. Namun secara mendasar, logika kebijakannya tetap serupa, yaitu negara membangun koperasi sebagai alat pembangunan desa dari atas ke bawah.

Secara keseluruhan, KMP membawa tujuan kebijakan yang cukup kuat, terutama dalam mempercepat layanan ekonomi desa, memperluas akses pembiayaan, dan membangun aset produktif di tingkat lokal. Meski demikian, desain program ini juga mengandung tiga risiko utama, yakni target yang terlalu ambisius, tata kelola yang berpotensi tumpang tindih, serta tekanan fiskal yang pada akhirnya kembali menjadi beban APBN. Oleh karena itu, keberhasilan KMP seharusnya tidak diukur dari banyaknya koperasi yang diresmikan, tetapi dari sejauh mana koperasi tersebut mampu menghasilkan pendapatan, memiliki anggota yang aktif, tidak berbenturan dengan BUMDes, serta benar-benar tumbuh sebagai entitas bisnis yang hidup, bukan sekadar proyek pengadaan aset.

sources : 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. “Koperasi Merah Putih: Strategi Pemerintah Bangkitkan Ekonomi Desa Menuju Indonesia Emas 2045.” Diakses 18 Mei 2026.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. “PKM FH UMY Lakukan Kajian Hukum Atasi Tumpang Tindih Koperasi Merah Putih dan BUMDes.” Diakses 18 Mei 2026.

Detik Jateng. “Apa Itu Koperasi Merah Putih? Ini Penjelasan, Tujuan, dan Cara Daftarnya.” Diakses 18 Mei 2026.

Tirto.id. “Dari Mana Dana Koperasi Merah Putih? Penjelasan dan Aturannya.” Diakses 18 Mei 2026.

Republika Analisis. “Memastikan Keberlanjutan Koperasi Merah Putih.” Diakses 18 Mei 2026.

Kompas Money. “Apa Itu Koperasi Merah Putih: Struktur dan Jenis Usahanya.” Diakses 18 Mei 2026.

Legal Hero. “Peraturan Terkait Koperasi Merah Putih.” Diakses 18 Mei 2026.

Republika Analisis. “Koperasi Merah Putih: Antara Lompatan Masif dan Ujian Keberlanjutan.” Diakses 18 Mei 2026.

Kumparan. Agus Pambagio. “Catatan Kritis Pengadaan Mobil Koperasi Merah Putih.” Diakses 18 Mei 2026.

Investor Trust. “Ditanya Biaya Impor Mobil untuk KDMP, Menkeu Malah Jawab Skema Pendanaan Kopdes.” Diakses 18 Mei 2026.