Bayangkan jika hari ini seorang gubernur melegalkan kasino dan prostitusi. Karier politiknya mungkin tamat dalam hitungan hari. Enam puluh tahun lalu, itulah yang dilakukan Ali Sadikin. Ia bahkan menggunakan pajak dari perjudian untuk membangun sekolah dan membiayai fasilitas publik. 

Enam dekade kemudian, kebijakan itu justru menjadi bagian dari warisannya. Nama Ali Sadikin dikenang sebagai salah satu gubernur terbaik yang pernah dimiliki Jakarta. Pemerintah mengabadikan namanya dalam gedung, mural, hingga pameran resmi memperingati seabad kelahirannya.

Ali Sadikin mulai memimpin Jakarta pada 1966 setelah ditunjuk Presiden Sukarno. Ia bukan birokrat sipil, melainkan perwira Korps Komando Angkatan Laut berpangkat Letnan Jenderal yang sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan Laut. Selama dua periode hingga 1977, ia memimpin ibu kota yang, menurut pengakuannya sendiri, masih lebih menyerupai kampung besar daripada kota metropolitan. Penduduk terus membengkak, mencapai hampir lima kali lipat dari kapasitas yang pernah direncanakan, sementara anggaran dari pemerintah pusat jauh dari memadai.

Dalam situasi itulah ia mengambil keputusan-keputusan yang bahkan pada zamannya dianggap ekstrem.

Pada Juli 1967, Ali melegalkan sejumlah bentuk perjudian melalui kasino resmi seperti Petak IX dan Copacabana di Ancol. Izin pengelolaannya dilelang secara terbuka, sementara pajaknya masuk langsung ke kas daerah. Hasilnya mengejutkan. Pada tahun pertama, penerimaan pajak mencapai Rp150 juta. Setahun kemudian melonjak sepuluh kali lipat menjadi Rp1,5 miliar. 

Dana itu digunakan untuk membangun lima gedung sekolah dasar dan membiayai operasional Taman Ismail Marzuki. Dalam otobiografinya, Ali bahkan menyebut kebijakan itu sebagai bentuk “pemerasan” terhadap para penjudi demi membiayai kebutuhan masyarakat luas.

Selain judi, ia juga melegalkan prostitusi. Ia melihat sendiri perempuan-perempuan, sebagian masih berusia belasan tahun, menjajakan diri di trotoar dan pinggir jalan. Bagi Ali, memberantas prostitusi sepenuhnya hampir mustahil. Puluhan ribu perempuan menggantungkan hidup dari pekerjaan itu. Tetapi ia juga menolak membiarkan praktik tersebut berlangsung terbuka di ruang publik.

Jawabannya ia temukan saat melakukan kunjungan kerja ke Bangkok. Di sana ia melihat bagaimana pemerintah Thailand memusatkan industri seks dalam satu kawasan khusus sehingga lebih mudah diawasi. Sekembalinya ke Jakarta, Ali membuat kebijakan yang memindahkan para pekerja seks dari Kramat Raya ke kawasan rawa di Jakarta Utara yang kemudian dikenal sebagai Kramat Tunggak.

Kawasan itu berkembang menjadi lokalisasi terbesar di Asia Tenggara dan bertahan hingga ditutup pada 1999.

Cara berpikir yang sama tampak dalam hampir seluruh kebijakannya. Ia memperbaiki kampung-kampung kumuh tanpa menggusur penghuninya melalui Program Perbaikan Kampung. Ia melarang produksi dan impor becak karena dianggap memperparah kemacetan, sementara bangkai becak yang disita ditenggelamkan di Teluk Jakarta sebagai rumpon ikan. Jakarta juga menjadi daerah pertama di Indonesia yang menjalankan program keluarga berencana pada 1967. Di saat yang sama, ia membatasi masuk ke Jakarta melalui operasi kependudukan yang jejak kebijakannya masih terasa hingga kini.

Kebun Binatang Ragunan lahir dari keputusan serupa. Ali memindahkan kebun binatang yang dulu berlokasi di Cikini, yang sudah terlalu sesak oleh permukiman, ke lahan luas di Pasar Minggu pada 1966. Keputusan itu memberi Jakarta ruang hijau besar yang bertahan sampai hari ini, sekaligus melepaskan Cikini dari beban sebuah kebun binatang yang sudah kehabisan tempat berkembang.

Nyaris semua kebijakan itu menuai penolakan keras pada zamannya. Tetapi Ali tidak pernah melempar tanggung jawab kepada pemerintah pusat atau berlindung di balik alasan politik. Ia mengambil keputusan sendiri dan menanggung seluruh risikonya di hadapan publik.

Mungkin itulah alasan mengapa namanya terus dikenang. Kebijakannya mungkin menjadi bahan perdebatan moral, namun ia berani menghadapi kenyataan kota apa adanya. Ia memilih mengatur persoalan yang nyata daripada sibuk mengutuknya dari podium.

Enam puluh tahun kemudian, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tidak kalah berat. Tahun ini, transfer dana dari pemerintah pusat dipangkas sekitar 20 persen, penurunan terdalam sejak era otonomi daerah. Banyak kepala daerah memilih mengeluh dan meminta tambahan anggaran.

Ali Sadikin memilih jalan yang berbeda. Ia mengambil keputusan yang tidak populer, memikul seluruh kecamannya sendiri, lalu membiarkan waktu menilai hasilnya. Hingga hari ini, warisan itu masih berdiri dalam bentuk sekolah, taman, ruang publik, dan wajah Jakarta yang dibentuk oleh keberanian seorang gubernur menghadapi kenyataan, bukan menghindarinya.

Source:

Seabad Ali Sadikin dan Jejaknya di Taman Ismail Marzuki

Ancol: Mewujudkan Mimpi di Bekas Rawa 

Sejarah Proyek MHT Ali Sadikin: Membangun Fisik & Mental Jakarta 

Jakarta Dulu Punya Kasino

Ali Sadikin dan Kontroversi Lokalisasi Kramat Tunggak