Transparansi kekayaan pejabat menjadi salah satu pintu untuk membaca relasi antara kekuasaan, modal, dan arah kebijakan publik di Indonesia. Di titik inilah LHKPN berperan sebagai instrumen akuntabilitas yang layak dibaca bersama.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah kewajiban yang diatur oleh hukum untuk setiap pejabat publik di Indonesia. Dokumen ini merekam aset, kewajiban, dan profil ekonomi seorang pejabat, memungkinkan publik memahami latar belakang finansial mereka sebelum dan selama menjabat. Lebih dari sekadar angka, data LHKPN membuka peluang analisis tentang bagaimana modal pribadi bisa berinteraksi dengan kebijakan publik, konflik kepentingan potensial, dan prioritas agenda pemerintah yang lebih luas.

Dalam konteks pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, pemahaman terhadap LHKPN pejabat kabinet tidak hanya relevan untuk melihat patuh atau tidaknya pejabat terhadap aturan pelaporan, tetapi juga untuk membaca arahan negara melalui komposisi kekayaan pejabat yang memegang kendali atas sektor strategis pemerintahan.

Patuh Lapor—Tantangan dan Realitas

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sebagian besar jajaran Kabinet Merah Putih telah melaporkan LHKPN mereka sesuai kewajiban. Pada periode awal pelaporan, sekitar 81% dari total pejabat tingkat kabinet telah menyerahkan laporan kekayaannya.

Menteri dengan Kekayaan Terbanyak: Refleksi Modal dalam Lingkungan Publik

Beberapa menteri dalam kabinet Prabowo mencatatkan kekayaan signifikan dalam LHKPN mereka, memberikan cermin terhadap latar belakang ekonomi sebelum memasuki birokrasi:

• Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat sebagai menteri dengan kekayaan tertinggi dalam kabinet, dengan total harta mencapai sekitar Rp 5,435 triliun menurut laporan LHKPN per 31 Desember 2024. Komponen kekayaannya mencakup lahan dan bangunan, kendaraan mewah, sekuritas bernilai tinggi, kas, serta aset lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berada di posisi berikutnya dengan total kekayaan sekitar Rp 2,665 triliun, yang terdiri atas berbagai aset termasuk tanah, kendaraan, sekuritas, dan kas.

Menteri BUMN Erick Thohir juga melaporkan kekayaan yang besar, sekitar Rp 2,313 triliun (per 27 Maret 2024), menunjukkan basis modal kuat sebelum dan selama masa jabatannya. Selain tiga tokoh di atas, beberapa pejabat lain mencatatkan kekayaan yang lebih moderat namun tetap signifikan, seperti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (sekitar Rp 1,24 triliun) dan Menteri Investasi Rosan Roeslani (sekitar Rp 860 miliar).

Keanekaragaman Profil Kekayaan Pejabat

Tidak semua pejabat berada di kisaran kekayaan triliunan. LHKPN juga memperlihatkan variasi profil kekayaan di kabinet:

• Ada pejabat dengan jumlah kekayaan yang relatif rendah, misalnya Menteri Lingkungan Hidup yang melaporkan aset di kisaran miliaran rupiah, jauh di bawah rekan sejawatnya.

Variasi ini mencerminkan bahwa kabinet tidak homogen secara ekonomi, namun keberadaan pejabat dengan modal besar di sektor-sektor penting seperti pariwisata, BUMN, dan kelautan memberi ruang untuk diskusi publik soal potensi hubungan antara modal swasta dan kebijakan publik.

Menghubungkan Kekayaan Pejabat dan Kebijakan Publik

Membaca LHKPN bukan sekadar melihat angka di atas kertas. Ketika pejabat dengan latar belakang modal besar duduk di sektor–sektor strategis, publik berhak mengetahui: bagaimana pengalaman dan kepemilikan aset dapat memengaruhi arah kebijakan? Apakah komitmen terhadap transparansi disertai dengan komitmen terhadap kepentingan publik? Di sinilah LHKPN berkontribusi sebagai bahan refleksi dan analisis.

Transparansi melalui LHKPN membuka diskusi tentang arah negara—apakah kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan elit yang kaya, ataukah mampu menyelaraskan kepentingan publik yang lebih luas. Membaca LHKPN secara kritis membantu masyarakat memahami dinamika kekuasaan, modal, dan kebijakan di tanah air.