APBN 2027 telah disahkan dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” , menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, dan defisit fiskal 2,4% PDB (Rp671,2 triliun). Postur ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga ekspansivitas fiskal di tengah ketidakpastian global, namun FINE Institute menilai terdapat tiga risiko struktural yang perlu dicermati secara serius: (1) ketergantungan pada target penerimaan pajak yang agresif di tengah pelemahan daya beli, (2) beban pembiayaan utang yang rentan terhadap pergerakan yield SBN, dan (3) potensi crowding-out terhadap sektor usaha produktif akibat kebijakan perpajakan yang kurang presisi.

Melihat dari target pertumbuhan 6,0% cukup ambisius. Dengan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi pilar utama PDB, target ini sangat bergantung pada stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun, inflasi yang ditargetkan 2,5% berpotensi tertekan oleh kenaikan harga komoditas global dan pelemahan rupiah yang diasumsikan melemah ke Rp17.500/USD. Setiap Rp100 pelemahan rupiah terhadap dolar AS berpotensi menambah beban impor dan tekanan inflasi sebesar 0,1–0,2 poin persentase, sehingga ruang fiskal semakin sempit.

Dari target penerimaan pajak ini sangat bergantung pada perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan, terutama melalui implementasi PP 20 Tahun 2026. Namun, berdasarkan analisis FINE Institute sebelumnya, PP 20/2026 berpotensi menimbulkan tekanan besar pada usaha menengah dengan omzet Rp5–15 miliar per tahun, yang margin keuntungannya tipis (sekitar 3–5%). Jika tambahan penerimaan tidak diimbangi dengan insentif yang tepat sasaran, maka pajak tambahan berisiko mematikan lapangan kerja dan menurunkan aktivitas ekonomi riil, yang pada akhirnya justru menggerus basis pajak jangka panjang.

Adanya peningkatan belanja K/L sebesar Rp52,15 triliun dari usulan awal perlu diiringi dengan evaluasi ketat terhadap efektivitas program. Tanpa penguatan tata kelola dan transparansi alokasi, kenaikan belanja berisiko tidak produktif  dan hanya menjadi beban fiskal baru. Hasilnya, defisit APBN 2027 ditetapkan Rp671,2 triliun (2,4% PDB), dengan keseimbangan primer hanya Rp20,8 triliun. Ini berarti hampir seluruh defisit digunakan untuk membayar bunga utang, bukan untuk belanja produktif.

Kondisi yield SBN 10 tahun saat ini berada di sekitar 7,0–7,3%, lebih tinggi dari asumsi APBN 6,9% . Jika yield naik 100 basis poin di atas asumsi, beban bunga utang dapat membengkak hingga Rp15–20 triliun, yang akan memperlebar defisit atau memaksa pemotongan belanja prioritas.

Lebih lanjut, pembiayaan anggaran sebesar Rp671,1 triliun akan sangat bergantung pada penerbitan SBN. Dengan rasio utang terhadap PDB yang terus meningkat (diperkirakan 40–42% pada akhir 2027), Indonesia menghadapi risiko jebakan utang (debt trap) jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu melampaui biaya utang. FINE Institute menekankan bahwa pertumbuhan 6% harus terkonversi menjadi penerimaan negara yang riil, bukan hanya pertumbuhan nominal yang didorong oleh inflasi dan harga komoditas.

Risiko Utama APBN 2027

Ada kewaspadaan yang mengepung tahun 2027: risiko-risiko ini bukan daftar terpisah, melainkan satu rantai yang saling mengunci. Pelemahan rupiah melebihi Rp17.500/USD bukan sekadar angka kurs, melainkan gerbang mahalnya barang impor, naiknya inflasi, dan membengkaknya subsidi energi. Di titik ini, intervensi moneter terkoordinasi, diversifikasi mitra dagang, dan hedging menjadi benteng agar tekanan kurs tidak menjelma menjadi krisis biaya hidup.

Di pasar utang, yield SBN yang naik di atas 6,9% bagai sirene senyap: beban bunga utang meningkat, defisit melebar, dan ruang fiskal menipis. Pemerintah dituntut lincah mengelola utang aktif menerbitkan SBN ritel, melakukan hedging agar biaya pembiayaan tidak berubah menjadi warisan beban bagi generasi berikutnya.

Ketika penerimaan pajak tidak mencapai target, defisit makin terbuka dan pemotongan belanja menjadi pilihan pahit. Reformasi perpajakan yang adil, insentif UMKM, dan digitalisasi administrasi adalah jalan agar negara tidak hanya mengejar penerimaan, tetapi juga menjaga keadilan dan keberlanjutan. Ancaman eksternal seperti konflik dan resesi global dapat menekan ekspor dan menunda investasi. Maka penguatan pasar domestik dan diversifikasi ekonomi bukan jargon, melainkan bantalan agar ekonomi tidak mudah goyah.

Namun, risiko paling sensitif bisa datang dari dalam: kebijakan pajak yang tidak presisi, misalnya PP 20/2026, berpotensi membuat usaha menengah kolaps dan PHK massal. Evaluasi ambang omzet, insentif transisi, dan dialog dengan pelaku usaha adalah kunci agar kebijakan tidak menjadi blunder yang mahal. Singkatnya, risiko-risiko ini saling terhubung. Tanpa respons terkoordinasi, satu guncangan bisa menjalar ke mana-mana; dengan strategi yang tepat, tekanan bisa berubah menjadi momentum reformasi.

Solusi penguatan jangka pendek

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan sekadar tumpukan angka dan dokumen politik yang selesai dibahas lalu dilupakan. Ia adalah alat perjuangan bangsa untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Dalam semangat itu, kehadiran PP 20/2026 menuntut transparansi penerimaan. Pemerintah harus mempublikasikan estimasi tambahan penerimaan secara terbuka, agar publik dapat menilai secara jernih trade-off antara penerimaan fiskal dan keberlanjutan usaha kecil. Tanpa keterbukaan, kebijakan ini berisiko menjadi beban baru bagi mereka yang justru paling rentan.

Salah satu titik krusial adalah ambang omzet UMKM. Atom Visi merekomendasikan peninjauan ulang ambang Rp5 miliar sebagai batas kena pajak. Pasalnya, usaha dengan omzet Rp5–15 miliar sering kali memiliki margin tipis, namun menyerap banyak tenaga kerja. Menaikkan beban pajak tanpa kalkulasi matang bisa mematikan urat nadi ekonomi kerakyatan. Karena itu, evaluasi ambang omzet bukan sekadar soal angka, melainkan soal keadilan dan keberlanjutan.

Di sisi lain, pelemahan rupiah mengancam subsidi energi yang berpotensi membengkak. Pemerintah perlu meredesain jaring pengaman sosial agar subsidi tepat sasaran dan tidak membebani APBN secara berlebihan. Redesain ini harus memastikan bantuan benar-benar sampai ke rumah tangga miskin, bukan dinikmati mereka yang mampu. Jaring pengaman yang kuat adalah fondasi stabilitas sosial di tengah gejolak ekonomi.

Untuk mengurangi ketergantungan pada utang, diversifikasi pembiayaan menjadi keniscayaan. Selain SBN, pemerintah dapat mengoptimalkan instrumen kreatif seperti green bond, sukuk daerah, dan kerja sama pemerintah-swasta (KPBU). Langkah ini tidak hanya membuka sumber dana baru, tetapi juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif. Namun, semua itu tetap membutuhkan pengawasan yang ketat.

Di ranah pengawasan, Atom Visi mendukung penguatan peran DPR dalam mengawasi penggunaan SAL dan alokasi belanja K/L. Pengawasan parlemen yang lebih kuat akan memastikan APBN benar-benar menjadi alat perjuangan bangsa, bukan sekadar dokumen politik yang kering makna. Dengan transparansi, evaluasi yang adil, jaring pengaman yang kokoh, pembiayaan yang diversifikatif, dan pengawasan yang tajam, APBN dapat menjadi instrumen perubahan yang membawa Indonesia melaju dengan stabil dan berkeadilan.

APBN 2027 mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan dan melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian global. Namun, Atom Visi menilai bahwa optimisme target harus diimbangi dengan kehati-hatian struktural. Tanpa reformasi perpajakan yang adil, pengelolaan utang yang prudent, dan pengawasan yang ketat, APBN 2027 berisiko menjadi beban jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan 6% bukanlah tujuan akhir; yang lebih penting adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan oleh rakyat.