JAKARTA Langkah konsolidasi struktural langsung diambil oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara guna memastikan keandalan mesin pengelola keuangan negara. Bertempat di Aula Juanda, Gedung Juanda I Lantai Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Menkeu resmi melantik 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Senin (21/9/2026).

Pelantikan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 293 Tahun 2026, KMK Nomor 218 Tahun 2026, dan KMK Nomor 219 Tahun 2026 ini bukan sekadar agenda rotasi rutin birokrasi. Langkah ini merupakan penataan strategis untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, serta optimasi instrumen fiskal di tengah tuntutan stabilitas ekonomi nasional.

Arsitektur Penerimaan Negara: Kapasitas Analisis dan Pengawasan Berbasis Risiko

Dalam penataan ini, perkuatan fungsi penerimaan negara menjadi salah satu poros utama. Kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Menkeu memberikan arahan mendasar mengenai pentingnya transformasi metodologis dalam membaca lanskap perekonomian dan perilaku wajib pajak guna menjaga keberlanjutan APBN melalui sistem yang adil dan kredibel.

“Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan,” ujar Suahasil.

Sementara itu, penguatan lini pertahanan dan penerimaan di garis depan dialokasikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Menkeu menekankan pentingnya transisi pengawasan menuju pendekatan berbasis risiko (risk-based supervision) yang bersifat mitigatif, sembari tetap menjalankan fungsi pembinaan terhadap aktivitas bisnis masyarakat berbasis ekspor.

“Dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita nantinya mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu. Namun, di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga adalah fungsi Kementerian Keuangan mengumpulkan penerimaan, dan juga memiliki fungsi Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat, terutama yang berorientasi kepada ekspor,” bebernya.

Eksekusi APBN Tepat Waktu dan Sinergi Stabilitas Sektor Keuangan

Pada dimensi penyerapan dan pengelolaan kas negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dituntut menjadikan APBN sebagai daya penggerak sektor riil. Manajemen kas yang presisi dipandang sebagai prasyarat mutlak agar belanja pemerintah dapat tereksekusi tepat waktu dan menghadirkan dampak nyata di masyarakat.

Di sisi stabilitas makro, perkuatan kelembagaan juga menyasar Sekretariat KSSK. Pengangkatan pejabat ex-officio di lingkungan KSSK ditujukan untuk mempererat jalinan koordinasi antar-otoritas keuangan, yang kini turut memperhitungkan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam berbagai pembahasan strategis terkini.

Peta Penugasan 14 Pejabat Baru Kementerian Keuangan

Untuk menopang target-target strategis tersebut, berikut adalah daftar 14 pejabat yang resmi dilantik:

1. Teddy Suhartadi Permadi — Sekretaris Pengadilan Pajak
2. Bismar Fahlerie — Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak
3. Agung Krisdiyanto — Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
4. Sekti Widihartanto — Kepala Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta
5. Ihsan Priyawibawa — Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara
6. Ani Natalia — Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku
7. Agus Amiwijaya — Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
8. Estty Purwadiani Hidayatie — Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
9. Adhang Noegroho Adi — Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku
10. Galih Elham Setiawan — Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
11. Evy Mulyani — Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
12. Panca Putra Jaya — Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
13. Herman Saherudin — Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
14. Ayu Sukorini — Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya

DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES

1. Sumber Utama & Siaran Resmi Pemerintah (Primary Sources)

• Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, 21 September). Menteri Keuangan Lantik 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat KSSK di Lingkungan Kemenkeu. Jakarta: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu RI. https://www.kemenkeu.go.id
• Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 293/KMK.01/2026, KMK Nomor 218/KMK.01/2026, dan KMK Nomor 219/KMK.01/2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kemenkeu RI. https://jdih.kemenkeu.go.id

2. Dokumen Kerangka Kebijakan & Stabilitas Sektor Keuangan

• Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). (2026). Laporan Berkala KSSK: Sinergi Kebijakan Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan. Jakarta: KSSK. https://kssk.kemenkeu.go.id
• Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Rencana Strategis DJP: Penguatan Kredibilitas dan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Jakarta: DJP Kemenkeu RI. https://www.pajak.go.id
• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2026). Panduan Pengawasan Berbasis Risiko dan Pelayanan Ekspor Industri Nasional. Jakarta: DJBC Kemenkeu RI. https://www.beacukai.go.id

3. Regulasi & Literatur Pendukung

• Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Jakarta: Lembaran Negara RI. https://peraturan.bpk.go.id
• International Monetary Fund (IMF). (2025). Technical Assistance Report: Indonesia – Modernizing Tax Administration and Risk-Based Custom Control. Washington, DC: IMF Publication Services. https://www.imf.org