JAKARTA — Keikutsertaan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, menandai babak baru orientasi politik luar negeri dan diplomasi ekonomi Indonesia. Berada di tengah forum yang merepresentasikan separuh populasi dunia tersebut, kehadiran Indonesia bukan sekadar bentuk konsolidasi kehadiran di panggung global, melainkan penegakan posisi atas kedaulatan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik.

Mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability”, partisipasi aktif Indonesia sebagai anggota baru BRICS menegaskan posisi Indonesia yang tidak ingin terjebak dalam dikotomi kekuatan barat maupun timur. Di hadapan para pimpinan negara anggota, pesan utama yang disampaikan sangat eksplisit: diplomasi luar negeri yang bernilai harus berakar dari ketahanan domestik yang kokoh.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya dalam sesi terbuka gelaran hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS 2026, di New Delhi, India, Minggu (13/9/2026).

Dalam pidatonya di sesi Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism, Indonesia mempertegas prinsip dasar kebijakan luar negerinya yang menolak segala bentuk tekanan eksternal. Kedaulatan sebuah bangsa dalam menentukan arah kebijakannya tidak ditentukan oleh seberapa nyaring narasi diplomasinya, melainkan seberapa mandiri fondasi dalam negerinya.

“Kami tidak suka didikte oleh 1 atau 2 kekuatan tertentu. Kita harus tangguh dan kemudian kita akan benar-benar mandiri. Kami telah memperkuat fondasi kami untuk menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan,” tegas Presiden Prabowo.

Ketangguhan nasional ini ditempatkan sebagai variabel kunci sebelum sebuah negara dapat berkontribusi pada tatanan global. Kekuatan suatu bangsa berawal dari kapasitas mendasar pemerintahannya dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat di akar rumput—mulai dari kedaulatan pangan, kepastian pasokan energi, akses pendidikan, hingga penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Tanpa fondasi domestik yang stabil, partisipasi dalam forum multilateral berisiko terjebak menjadi formalitas di atas kertas semata.

Salah satu poin krusial yang diangkat dalam forum tersebut adalah komitmen Indonesia untuk menggeser posisinya dari sekadar pengakses pasar global menjadi kontributor rantai pasok. Transformasi struktural Indonesia di sektor pertanian yang berhasil bergeser dari status importir komoditas utama menjadi eksportir dijadikan studi kasus nyata tentang bagaimana keterbatasan dapat diubah menjadi kapasitas nasional melalui pembangunan yang presisi.

“Selama bertaruh-tahun, Indonesia merupakan importir terbesar biji-bijian, beras, dan jagung. Kini, kita telah menjadi eksportir dan akan mampu meningkatkan dukungan untuk seluruh dunia,” ungkapnya di hadapan para pemimpin BRICS.

Transisi ini menjadi landasan argumentasi bagi penguatan posisi Global South. Kolektivitas negara-negara berkembang tidak boleh berhenti pada dokumen kesepakatan seremonial, melainkan harus diterjemahkan menjadi peluang ekonomi nyata melalui penguatan industri, optimalisasi rantai nilai (value chain), serta konektivitas sistem energi antarwilayah.

“Inilah jenis kekuatan kolektif yang kita butuhkan. Kekuatan yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat kita. Kekuatan yang memungkinkan Global South memiliki suara yang lebih besar dalam membentuk masa depannya sendiri,” tambahnya.

Tawaran konkret untuk melakukan industrialisasi bersama (co-industrialization) serta optimalisasi sumber daya antarnegara BRICS merupakan langkah strategis yang membutuhkan regulatory impact assessment yang matang. Modal besar BRICS sebagai jejaring rantai pasok global hanya akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi domestik jika diimbangi dengan kesiapan industri dalam negeri, transfer teknologi, serta penyerapan tenaga kerja lokal yang terukur.

Tantangan terbesar bagi Indonesia pasca-KTT ini adalah memastikan bahwa keikutsertaan dalam BRICS dapat memicu Result-Based Policy di mana setiap kerja sama internasional berdampak langsung pada penurunan biaya logistik, penguatan industri pengolahan (hilirisasi), dan stabilitas harga kebutuhan pokok di dalam negeri.

Kekuatan kolektif global hanya akan menjadi instrumen yang dahsyat apabila berpadu dengan inovasi dan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan inklusif. Sudah saatnya diplomasi ekonomi Indonesia diukur dari kemampuannya mengubah kelangkaan menjadi kapasitas riil yang dirasakan oleh jutaan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES

Sumber Utama & Dokumen Resmi Pidato (Primary Sources)

• Sekretariat Presiden Republik Indonesia. (2026, 12 September). Pidato Presiden RI Prabowo Subianto pada Sesi Terbatas KTT BRICS 2026: “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”. Bharat Mandapam, New Delhi, India: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
• Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2026, 13 September). Siaran Pers: Keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS 2026 dan Komitmen Mendorong Industrialisasi Bersama Global South. Jakarta: Kemlu RI.
  

Dokumen Kebijakan & Kerangka Kerjasama Internasional

• BRICS India Secretariat. (2026). BRICS Chairmanship 2026 Concept Note: Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. New Delhi: Ministry of External Affairs, Government of India.
• Kementerian PPN/Bappenas. (2025). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026: Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, dan Kemandirian Ekonomi Nasional. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
• Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025). Laporan Analisis Rantai Pasok dan Strategi Diversifikasi Pasar Ekspor Indonesia ke Negara-Negara BRICS. Jakarta: Kemendag RI.
  

Literatur Kebijakan Publik, Diplomasi Ekonomi, & Global South

• Acharya, A. (2018). Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press. (Rujukan kerangka teoritis mengenai peran negara berkembang/Global South dalam tatanan multilateral).
• Connelly, A. L. (2024). Sovereignty, Non-Alignment, and Pragmatism: Indonesia’s Foreign Policy under New Leadership. Lowy Institute for International Policy. (Rujukan analisis kebijakan luar negeri bebas-aktif dan otonomi strategis Indonesia).
• Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). Power and Interdependence (4th ed.). Boston: Longman. (Rujukan aspek interdependensi ekonomi dan keandalan rantai nilai global/global value chain).
• World Bank. (2025). Global Economic Prospects: Structural Transformation and Trade Interconnectedness in Emerging Economies. Washington, DC: World Bank Group.