Sebanyak 165 dari 562 kursi komisaris BUMN ditempati politisi. Temuan riset Transparency International Indonesia pada Agustus–September 2025 itu menunjukkan 104 kursi diisi kader partai politik, sementara 61 lainnya ditempati relawan pemenangan pemilu yang tidak memiliki afiliasi partai formal. Dari seluruh kader partai tersebut, Gerindra menguasai 53 kursi, terbanyak dibandingkan dengan Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, PSI, PKB, maupun NasDem.

Jejak karier di dunia usaha tampaknya bukan tiket utama menuju kursi komisaris. Dalam banyak kasus, pengalaman berada di lingkaran tim sukses, organisasi relawan, atau jaringan politik justru menjadi modal yang lebih menentukan.

Ironisnya, Presiden Prabowo Subianto pernah menyinggung persoalan ini. Ia mengkritik komisaris yang tetap menerima tantiem ketika perusahaan yang diawasi merugi. “Enak di elu, enggak enak di rakyat,” ujarnya. Namun, meskipun dikritik, praktik yang menyebabkan masalah itu tetap dibiarkan. Mekanisme yang menempatkan loyalitas politik sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pengisian kursi komisaris tidak ikut disentuh.

Fenomena ini bukan barang baru. Pada masa Orde Baru, jabatan komisaris BUMN kerap diberikan kepada pensiunan ABRI dan tokoh yang dekat dengan rezim. Loyalitas menjadi modal politik yang sangat bernilai, sementara kompetensi teknis sering kali berada di urutan berikutnya.

Reformasi mencoba memutus mata rantai tersebut. Undang-Undang BUMN Tahun 2003 melarang pengurus aktif partai politik menduduki jabatan komisaris. Namun larangan itu hanya menyasar “pengurus”. Kader, anggota biasa, mantan pengurus, maupun tokoh relawan tetap dapat masuk melalui ruang yang tidak diatur secara tegas. Celah itu membuat pola lama bertahan, hanya dengan aktor dan kemasan yang berbeda.

Setiap pemerintahan meninggalkan jejaknya sendiri. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Subur Budi Santoso, salah satu pendiri Partai Demokrat, diangkat menjadi komisaris PT Perkebunan Nusantara III pada 2013. Di masa Presiden Joko Widodo, lingkaran tim sukses dan relawan semakin banyak memasuki BUMN. Eko Sulistyo, yang mendampingi Jokowi sejak Pilkada Solo, kemudian menjadi komisaris PLN. Dyah Kartini Rini, yang aktif dalam relawan Pilkada DKI Jakarta, dipercaya sebagai komisaris independen Jasa Raharja.

Pemerintahan Prabowo meneruskan pola tersebut dengan wajah yang lebih beragam. Kursi komisaris kini diisi mantan pengurus tim kampanye nasional, relawan lintas organisasi, politisi, hingga figur publik yang memiliki kedekatan politik. Sebagian di antaranya datang tanpa rekam jejak yang menonjol di sektor industri perusahaan yang mereka awasi.

Nama-nama komisaris yang terafiliasi politik dan relawan Prabowo-Gibran

Sulit melihat distribusi jabatan ini sebagai rangkaian keputusan yang berdiri sendiri. Edward Aspinall dan Ward Berenschot, dalam Democracy for Sale (2019), menjelaskan praktik semacam ini melalui konsep klientelisme. Pertukaran dukungan politik dengan akses terhadap sumber daya negara melalui hubungan personal, bukan mekanisme programatik. Berdasarkan survei terhadap 509 pakar di 38 kabupaten dan 16 provinsi, mereka menyimpulkan bahwa praktik tersebut telah meresap ke hampir seluruh mesin politik Indonesia pascareformasi mulai dari pembelian suara hingga distribusi jabatan strategis. Kursi komisaris BUMN merupakan salah satu aset paling bernilai dalam jaringan pertukaran itu.

Namun klientelisme saja belum cukup menjelaskan mengapa pola ini bertahan di bawah pemerintahan yang berbeda-beda. Aspinall dan Berenschot juga menunjukkan bahwa partai-partai Indonesia berkembang menyerupai kartel politik. Mereka bertarung sengit selama pemilu, tetapi memiliki kepentingan yang sama ketika menyangkut pembagian akses terhadap sumber daya negara. Karena itu, nama-nama dari Gerindra, Demokrat, PDIP, PSI, Golkar, hingga partai lain dapat muncul dalam daftar yang sama sebagai penerima kursi komisaris, meski di ruang publik mereka tampil sebagai lawan politik.

Karena itu, perubahan regulasi sering kali gagal mengubah praktik ini. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang diputus pada Agustus 2025 melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Namun hingga akhir Juni 2026, Transparency International Indonesia masih mencatat 31 wakil menteri tetap menduduki posisi tersebut tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Aturan berubah, tetapi insentif politik yang menopang praktiknya tetap sama.

Rencana pemerintah memangkas sekitar 7.500 kursi komisaris BUMN pun belum tentu menyentuh akar persoalan. Pengurangan jumlah jabatan tidak otomatis mengubah logika pengisiannya. Selama kursi komisaris dipandang sebagai instrumen menjaga keseimbangan politik dan merawat jaringan loyalitas, perebutannya akan tetap mengikuti pola yang sama.

Hari ini Gerindra menguasai lebih dari separuh kursi komisaris yang ditempati kader partai. Besok, ketika konstelasi kekuasaan berubah, sangat mungkin partai lain menggantikannya. Yang berganti hanyalah nama dan warna bendera. Kalkulasinya tetap sama, yaitu loyalitas politik terus menjadi mata uang yang lebih bernilai daripada kompetensi profesional dalam menentukan siapa yang mengawasi perusahaan-perusahaan milik negara.

Sumber:

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris? 

Mengapa Wakil Menteri Tetap Komisaris BUMN Meski Dilarang MK 

Politik Balas Budi? Bagi-bagi Kursi Empuk Komisaris BUMN Sudah ada di Era SBY, Jokowi, Hingga Prabowo 

TII: 31 Wakil Menteri Masih Jadi Komisaris BUMN setelah Dilarang MK 

Lebih dari Separuh Wamen Rangkap Jabatan di BUMN: 34 dari 56 Wamen/PCO Menjabat Komisaris BUMN 

165 Kursi Komisaris BUMN Diduduki Politisi, Kader Partai Paling Banyak 

165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai 

Jabatan Komisaris BUMN Disorot, Gaji Ade Armando 33 Kali Lipat UMR Jakarta

104 Kader Partai Politik Jadi Komisaris di BUMN, Ini Komposisinya 

165 Komisaris BUMN Terafiliasi Partai Politik, Hampir Setengahnya dari Gerindra 

Ade Armando Komisaris PT PLN NP. Bagaimana Mekanisme Penunjukan Komisaris BUMN? 

Viral di Sitinjau Lauik, Siapa Arteria Dahlan? Dari Politisi PDIP ke Komisaris PT Pusri 

Kontroversi 2 Komisaris BUMN, Ginka Febriyanti hingga Asisten Raffi 

Sinergi Generasi Muda atau Politik Akomodasi? Penunjukan Ginka Febriyanti sebagai Komisaris BUMN Menuai Sorotan 

Lengkap! Ini Daftar Relawan Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN 

8 Daftar Komisaris BUMN yang Jadi Sorotan Publik, Ini Nama dan Posisi Jabatannya 

Andi Arief Jadi Komisaris PLN, Demokrat: Beliau Sudah Mundur dari Bappilu