Mantan Dubes Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu sering dan membebani anggaran negara. Kritik yang disampaikan secara ini direspons oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada 1 Juni 2026, namun respons yang keluar justru menimbulkan kontroversi baru. 

Pernyataan Teddy yang paling menyita perhatian publik adalah sindirannya terhadap masa jabatan Dino Patti Djalal sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Teddy menyatakan bahwa Dino adalah diplomat yang luar biasa meskipun hanya memiliki kesempatan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri selama sekitar tiga bulan. 

Komunikolog Emrus Sihombing menyoroti bahwa ucapan Seskab Teddy yang mengungkit masa jabatan Dino sebagai Wamenlu cuma tiga bulan adalah kurang pantas disampaikan ke publik. Menurutnya sindiran ini tidak relevan dengan substansi kritik yang membahas hasil diplomasi dan berpotensi dimaknai sebagai bentuk arogansi jabatan. Dalam komunikasi profesional seharusnya pejabat publik menghindari sindiran personal yang tidak terkait dengan isu substantif. Masa jabatan tiga bulan bukan indikator kompetensi diplomatik karena Dino justru dikenal sebagai diplomat hebat dengan rekam jejak panjang di bidang diplomasi Indonesia.

Verifikasi Fakta

Teddy menyampaikan beberapa poin utama dalam responsnya terhadap kritik Dino. Pertama ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik tetapi meminta agar kritik tidak mengaburkan fakta hasil yang dicapai. Kedua, ia mengklaim bahwa segala kelebihan biaya perjalanan luar negeri yang telah dianggarkan negara sepenuhnya ditanggung pribadi oleh Presiden Prabowo. Ketiga, ia menyampaikan bahwa jumlah rombongan presiden saat lawatan ke luar negeri kini hanya sekitar 50 hingga 60 orang jauh lebih sedikit dibanding periode sebelumnya yang bisa mencapai lebih dari 120 orang. Keempat, ia memuji pencapaian diplomasi termasuk tarif 0 persen ke Eropa dan masuknya investasi besar. Kelima, ia membela frekuensi kunjungan dengan alasan jadwal mendesak karena konflik dan dinamika dunia.

Biaya Pribadi Presiden Apakah Valid dan Legal

Klaim Teddy bahwa segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo menggemparkan banyak pihak. Secara moral ini terdengar seperti gesture yang baik karena presiden rela mengeluarkan uang pribadi untuk negara. Namun secara hukum dan tata kelola keuangan negara klaim ini problematik.

Penggunaan dana pribadi untuk menutupi kelebihan biaya kunjungan ke luar negeri presiden berpotensi melanggar aturan, dana negara seharusnya sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan bukan dicampur dengan dana pribadi. Tidak ada mekanisme hukum yang jelas untuk dana pribadi presiden dalam perjalanan resmi negara. Praktik ini justru mengurangi transparansi karena publik tidak tahu berapa sebenarnya biaya perjalanan versus berapa dana pribadi yang digunakan.

Praktik ini bisa menciptakan preseden buruk di mana akuntabilitas keuangan negara menjadi kabur. Seharusnya jika ada kelebihan biaya yang dilakukan adalah evaluasi anggaran dan perbaikan proses bukan menutupi dengan dana pribadi yang tidak teraudit. Klaim Teddy tentang video call yang bernilai nol rupiah dan menghemat ratusan miliar juga tidak relevan karena tidak terkait langsung dengan biaya perjalanan luar negeri.

Masalah Dokumentasi Diplomasi

Teddy berdalih bahwa intensitas kunjungan luar negeri disebabkan oleh situasi global yang mendesak, konflik dan dinamika internasional menuntut respons cepat dari kepala negara. Klaim itu masuk akal di tingkat prinsip, karena pemimpin memang perlu bergerak cepat saat krisis. Namun, ketika kunjungan dipusatkan pada figur presiden dan jadwal dibuat sangat padat, kelemahan struktural langsung tampak pada aspek pencatatan dan tindak lanjut. 

Sumber internal menunjukkan ada upaya resmi untuk menegaskan bahwa laporan dan catatan dibuat, tetapi penjelasan itu berhenti pada pernyataan umum tanpa menghadirkan bukti atau contoh format laporan yang sistematis. Di lapangan beredar potongan dokumen dan rekaman ringkas yang tampak seperti cuplikan agenda atau notulen, bukan laporan komprehensif yang memuat keputusan, penanggung jawab tindak lanjut, dan tenggat waktu, sebuah kondisi yang memperkuat persepsi bahwa dokumentasi lebih bersifat ad hoc ketimbang prosedural.

Kesan sentris terhadap figur-figur tertentu semakin memperburuk masalah ini. Ketika mekanisme komunikasi dan pengambilan keputusan berputar di sekitar lingkaran kecil di sekeliling presiden dan menteri luar negeri, koordinasi antar-institusi melemah: catatan pertemuan tidak selalu terdistribusi ke kementerian terkait secara konsisten, dan tindak lanjut formal (surat tugas, rencana aksi silang-institusi, laporan ke DPR) sering kali tampak tertunda atau hanya berupa ringkasan. Hal ini membuka ruang bagi kebingungan arah kebijakan, karena hasil diskusi yang strategis tidak diterjemahkan menjadi program kerja yang dapat diukur dan diaudit.

Korps diplomatik di lapangan merasa demoralisasi ketika peran mereka dalam menyusun, mendokumentasikan, dan menindaklanjuti hasil diplomasi berkurang. hal ini juga meningkatkan risiko fragmentasi kebijakan luar negeri di mana keputusan operasional diambil tanpa koordinasi teknis yang memadai. Dalam jangka menengah, reputasi Indonesia berisiko karena negara mitra dan investor mengandalkan kepastian formal, bukan sekadar pernyataan lisan dari kunjungan kilat. 

Tarif 0 Persen ke Eropa Claim Premature atau Sudah Realisasi

Teddy mengklaim bahwa tarif 0 persen untuk ekspor Indonesia ke Eropa baru tercapai tahun ini setelah belasan tahun diplomasi. Klaim ini terdengar menggembirakan namun faktanya belum sepenuhnya benar.

Perjanjian dagang Indonesia dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA memang sedang dalam tahapan akhir perundingan tetapi baru akan selesai pada akhir 2026 bukan sudah tercapai tahun ini. Uni Eropa membutuhkan waktu cukup lama untuk merampungkan perundingan sehingga penyelesaian IEU-CEPA mundur dari target awal kuartal pertama 2025 ke akhir 2026. Baru setelah perjanjian selesai dan diimplementasikan 95 persen ekspor Indonesia akan mendapat tarif 0 persen ke pasar Eropa untuk komoditas seperti sawit sepatu tekstil dan ban.

Diplomasi Prabowo Tidak Sepenuhnya Menjadi Penentu Utama Investasi Indonesia 2025 

Realisasi investasi Indonesia pada 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, melampaui target Presiden sebesar Rp1.905,6 triliun. Angka ini menunjukkan iklim investasi yang positif, dengan sektor hilirisasi menjadi motor utama pertumbuhan

Namun, klaim bahwa investasi ini sepenuhnya adalah “hasil diplomasi Prabowo” perlu dikoreksi. Lebih dari separuh investasi berasal dari modal dalam negeri (PMDN), yang didorong oleh kebijakan domestik seperti hilirisasi, kemudahan regulasi, dan insentif fiskal, bukan dari diplomasi luar negeri. Diplomasi ekonomi Prabowo, seperti kunjungan ke Jepang dan Korea, keanggotaan BRICS, serta perjanjian CEPA dengan Uni Eropa, berkontribusi pada investasi asing (PMA), tetapi PMA hanya menyumbang sekitar 46 persen dari total klaim Teddy.

Berdaasarkan data BKPM, dari total investasi Rp1.931,2 triliun, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang Rp1.030,3 triliun atau 53,4 persen, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) hanya Rp900,9 triliun atau 46,6 persen. Fakta ini membuktikan bahwa separuh lebih investasi berasal dari modal domestik, bukan dari investor asing yang biasanya dipengaruhi oleh diplomasi ekonomi. 

Jadi, capaian investasi 2025 adalah hasil kombinasi antara kebijakan domestik yang konsisten dan diplomasi ekonomi yang proaktif, bukan semata-mata hasil kunjungan luar negeri Presiden. Narasi yang lebih akurat adalah bahwa diplomasi Prabowo berperan pada sebagian investasi asing, sementara investasi domestik didorong oleh momentum kebijakan struktural yang telah dibangun sebelumnya.

Sources : 

VIVA. 2026. Respons Dino Patti Djalal Seskab Teddy: Setiap Masukan Diterima tapi Jangan Kaburkan Fakta Hasil yang Dicapai. 1 Juni.

Tempo. 2026. Teddy Prabowo Ikut Menanggung Biaya Perjalanan Luar Negeri. 1 Juni.

BBC News Indonesia. 2026. Presiden Prabowo diklaim tanggung sendiri biaya perjalanan luar negeri. 3 Juni.

Sindonews. 2026. Perjanjian Dagang Indonesia EU CEPA Bakal Rampung 2026 Tarif Ekspor ke Eropa 0 Persen. 14 Januari.

Tribunnews. 2026. Analisa Komunikolog Soroti Ucapan Seskab Teddy Ungkit Dino Patti Djalal Jabat Wamenlu Cuma 3 Bulan. 2 Juni.

Bisnis.com. 2025. Penyelesaian IEU-CEPA Mundur ke 2026 Berikut Hasil Perundingan Terkini. 13 Juni.

Kompas. 2026. Seskab Teddy Ungkap Jumlah Rombongan Prabowo ke Luar Negeri Sudah Berkurang Separuh. 1 Juni.

BKPM. 2026. Realisasi Investasi 2025 Lampaui Target Hilirisasi Melompat 43,3 Persen. 15 Januari.

Trigger Netmedia. 2025. Anggaran Pertahanan 2026 Tembus Rp187,1 Triliun Fokus Modernisasi Alutsista. 21 September.

Suara.com. 2025. HUT TNI 5 Oktober 2025 Daftar Lengkap Senjata Canggih Pesanan Prabowo yang Tiba 2026. 29 September.

ANTARA. 2026. Kemlu Isu iuran BoP jangan jadi penghambat upaya bantu Gaza. 26 Februari.

Maklumat.id. 2026. Iuran Rp16,7 Triliun Board of Peace Dipersoalkan DPR Khawatir Biayai Agresi Israel. 1 Februari.

Monitor.co.id. 2026. Koalisi Sipil Kecam Komitmen Rp16,7 T ke Board of Peace. 5 Februari.

Universitas Bakrie. 2025. Diplomasi Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina. Repository.

Trystanto2 [@Trystanto2]. (2024, 24 Maret). Foto: Rangkuman dokumen terkait kunjungan luar negeri [Tweet with photo]. X. https://x.com/Trystanto2/status/1887483342506901661/photo/1

Kumparan News. (2024, 24 Maret). Kemlu tepis isu Menlu Sugiono tak mau membuat laporan tertulis. Kumparan. https://kumparan.com/kumparannews/kemlu-tepis-isu-menlu-sugiono-tak-mau-membuat-laporan-tertulis-24TNRZ7hNxi