“The strong will do what they can, the weak will suffer what they must,” tulis Thucydides lebih dari dua milenium lalu. Kalimat klasik dari Melian Dialogue itu terasa menemukan relevansinya kembali ketika dunia dikejutkan oleh penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (3/1/2026). Seorang kepala negara ditangkap layaknya pengedar narkoba. Peristiwa ini memperlihatkan watak baru politik luar negeri AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump: cepat, sepihak, dan tanpa banyak basa-basi diplomatik.

Operasi ini mengingatkan dunia pada pola lama hubungan asimetris antara AS dan Amerika Latin. Pola intervensi ini berakar sejak awal abad ke-19, ketika Doktrin Monroe tahun 1823 menegaskan kawasan tersebut sebagai wilayah kepentingan eksklusif Washington. Prinsip ini kemudian berkembang menjadi legitimasi politik untuk campur tangan langsung.

Sepanjang abad ke-20, intervensi dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pendudukan militer di Haiti dan Nikaragua, keterlibatan dalam pergantian rezim di Guatemala dan Chili, hingga invasi langsung ke Grenada dan Panama. Selama Perang Dingin, alasan pembendungan komunisme memperkuat praktik tersebut.

Pola ini membentuk memori kolektif Amerika Latin tentang relasi yang timpang dengan Washington, di mana kedaulatan sering kali tunduk pada kalkulasi kepentingan strategis AS. Bedanya, kali ini tindakan tersebut tidak dibungkus narasi normatif tentang penyebaran demokrasi atau misi kemanusiaan. Bahasa yang digunakan lebih to the point, Trump ingin memberantas peredaran narkotika dan mengelola minyak milik Venezuela.

Dari sudut pandang Washington, langkah ini memiliki dasar politik yang kuat. Legitimasi pemerintahan Maduro telah lama dipersoalkan. Maduro telah berkuasa selama 12 tahun, dan kebijakannya menyebabkan keruntuhan ekonomi yang memicu eksodus jutaan warga Venezuela ke negara-negara tetangganya. Dalam kerangka pikir pemerintahan Trump, Venezuela telah berubah menjadi negara sumber masalah yang mengekspor instabilitas ke kawasan, termasuk ke AS sendiri melalui arus migrasi dan narkotika.

Operasi militer yang dilakukan AS tidak memilih jalur invasi darat berskala besar seperti di Irak atau Afghanistan. Tidak ada pula upaya membangun legitimasi internasional melalui resolusi panjang di forum multilateral. Operasi dilakukan singkat, presisi, dan hasilnya diumumkan langsung kepada publik. Pendekatan ini mencerminkan preferensi AS pada tindakan sepihak yang cepat dalam menghadapi persoalan yang didefinisikan sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan nasionalnya.

Trump menyatakan bahwa Washington akan “menjalankan” Venezuela sampai transisi yang aman dapat diwujudkan. Namun, publik tetap skeptis. Pengalaman Irak dan Libya menjadi pelajaran mahal tentang bahaya membongkar seluruh struktur lama. AS tampak memilih pendekatan pragmatis dengan mengangkat wakil presiden Delcy Rodríguez sebagai presiden sambil mengendalikan arah kebijakan strategis dari luar.

Dimensi ekonomi turut memberi warna pada dinamika ini. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, tetapi industrinya nyaris lumpuh akibat salah urus dan sanksi. Pemerintahan Trump secara terbuka mendorong keterlibatan perusahaan minyak AS sebagai bagian dari pemulihan. Narasi rekonstruksi ini berkelindan dengan logika bisnis dan geopolitik. Dengan menghidupkan kembali produksi minyak Venezuela, Washington mengamankan pasokan energi sekaligus mengurangi ruang gerak China dan Rusia di kawasan Karibia.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa politik luar negeri Trump beroperasi dengan kalkulasi transaksional. Negara dipandang sebagai simpul kepentingan, bukan sebagai entitas normatif yang harus diperlakukan setara. Demokrasi tetap disebut, tetapi ditempatkan di belakang stabilitas dan keuntungan strategis. Pendekatan ini mungkin efektif dalam jangka pendek, namun berisiko menggerus posisi Amerika Serikat dalam jangka panjang.

Ketika intervensi sepihak menjadi pola, kepercayaan negara-negara lain terhadap kepemimpinan AS akan perlahan terkikis. Negara-negara berkembang, khususnya di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, bisa sampai pada kesimpulan bahwa kedekatan dengan Washington justru menghadirkan kerentanan, bukan perlindungan. Dalam situasi seperti itu, pencarian alternatif menjadi rasional, dan China muncul sebagai hegemon tandingan yang menawarkan kerja sama ekonomi tanpa syarat politik yang keras, meskipun dengan konsekuensi ketergantungan baru.

Tindakan AS yang mengabaikan mekanisme hukum internasional dan melewati mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperlemah tatanan global yang selama ini justru dibangun dan dipromosikan oleh Washington sendiri. Ketika hukum internasional diperlakukan selektif dan PBB direduksi menjadi sekadar forum simbolik, pesan yang tersampaikan adalah bahwa aturan hanya berlaku bagi yang lemah. Dalam jangka panjang, sikap ini mendorong dunia menuju sistem internasional yang lebih transaksional dan tidak stabil, di mana kekuatan militer dan ekonomi menggantikan norma sebagai penentu utama perilaku negara.

Pada akhirnya, cawe-cawe AS di Venezuela membuka fase baru hubungan Washington dengan Amerika Latin. Kasus Venezuela menjadi penanda bahwa politik kekuatan kembali menguat di atas hukum dan norma internasional. Dalam pergolakan seperti itu, dunia tidak sedang bergerak menuju keteraturan baru, melainkan menuju persaingan hegemoni yang lebih kasar. AS mungkin akan semakin ditakuti, tetapi ia akan semakin sulit dipercaya dan kehilangan aliansinya secara perlahan.