Ongkos Kursi yang Ditinggalkan
Kamis, pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat penegunduran diri. Surat itu diserahkan kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto. Isinya menyatakan ia berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri, tanpa menyebut alasan khusus. Publik langsung bertanya siapa penggantinya.
Hak pensiun mantan wakil presiden diatur jelas dalam UU No. 7 Tahun 1978 dan dibiayai APBN. Karena itu, yang layak dibicarakan bukan orangnya, melainkan seberapa pantas aturan berusia hampir setengah abad ini dipertahankan tanpa tinjauan. Sementara itu, pengisian kursi yang kosong masih berproses di MPR.
Hak yang Diatur Jelas oleh Undang-Undang
Menurut UU No. 7 Tahun 1978, gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wapres. Dengan gaji pokok tertinggi Rp5,04 juta per bulan, angkanya menjadi Rp20,16 juta. Wapres yang berhenti dengan hormat berhak mendapat pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya, sehingga nilainya sama, yaitu Rp20,16 juta per bulan.
Mantan wapres juga mendapat tunjangan sesuai aturan pensiun pegawai negeri, biaya air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Negara juga memberi sebuah rumah kediaman yang layak, kendaraan dinas dengan pengemudi, dan staf dari kalangan pegawai negeri.
Soal pembiayaan, Pasal 9 menyatakan pembayaran dimulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat, sedangkan Pasal 19 menegaskan seluruh biayanya dibebankan pada APBN tahun yang bersangkutan. Artinya, ini bukan bantuan dari pihak lain, melainkan uang publik.
Berapa Besar dan Berapa Lama?
Pembayaran baru berhenti jika penerimanya meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden atau wakil presiden. Gibran, yang lahir pada 1 Oktober 1987, mengakhiri jabatan pada usia 39 tahun. Sebagai gambaran sederhana, Rp20,16 juta per bulan berarti Rp241,92 juta per tahun. Jika diasumsikan ia berusia hingga 80 tahun, atau 41 tahun ke depan, total pensiun pokoknya sekitar Rp9,9 miliar.
Angka ini hanya ilustrasi, bukan hitungan resmi. Rumah, kendaraan, staf, dan biaya kesehatan belum masuk, dan aturan bisa berubah di masa depan. Namun gambaran ini cukup untuk menunjukkan bahwa ongkos sebuah kursi tidak berhenti ketika masa jabatan berakhir.
Mengundurkan Diri Tetap Berstatus Dengan Hormat
Penjelasan Pasal 6 menyebut setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya. Artinya, hak pensiun tidak hilang otomatis. Untuk menghilangkannya, dibutuhkan keputusan tegas MPR.
Pengunduran diri ini terjadi di tengah polemik ijazah. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang dipakai untuk penyetaraan pendidikan, dan DPR sempat memulai proses pemakzulan yang kemudian batal digelar setelah Gibran mundur. Meski begitu, ketentuan di atas hanya menjelaskan cara aturan bekerja. Tidak ada dasar untuk menuduh motif siapa pun dari sana.
Dua Sisi yang Perlu Didengar
Mantan presiden dan wakil presiden dianggap tetap menjalankan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya, dan hak tersebut dimaksudkan sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdian.
Penjelasan undang-undang yang sama menyatakan lama masa jabatan tidak memengaruhi besarnya pensiun. Akibatnya, sekitar dua tahun menjabat menghasilkan paket yang setara dengan pejabat yang menuntaskan lima tahun penuh. Sejumlah pengamat menilai desain sistem yang berusia hampir setengah abad ini layak ditinjau agar lebih proporsional dari sisi keadilan anggaran dan masa pengabdian.
Keduanya bisa benar sekaligus. Hak itu sah, dan pertanyaan tentang kepatutannya juga wajar diajukan.
Hak yang Sah, Aturan yang Layak Diuji
Pada akhirnya, hak pensiun mantan wakil presiden tidak perlu dipersoalkan sebagai pelanggaran. Ia diatur undang-undang dan dibayar sesuai prosedur. Tetapi aturan yang dibuat pada 1978 tidak otomatis menjawab kebutuhan 2026. Pemerintah dan DPR dapat membuka ruang kajian apakah masa jabatan layak memengaruhi besaran hak, apakah fasilitas perlu dievaluasi berkala, dan bagaimana anggarannya dilaporkan kepada publik. Apa pun hasilnya, pembahasan sebaiknya berangkat dari aturan dan data, bukan dari siapa yang sedang menerimanya.
Negara memang perlu menghormati pengabdian pemimpinnya. Tetapi negara juga perlu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dijelaskan kepada rakyat yang membayarnya.
Sumber & Referensi :
- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52). https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1978/7TAHUN~1978UU.htm
- CNN Indonesia. “Gibran Akhirnya Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR.” 12 November 2026. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261112101220-32-1426208/gibran-akhirnya-resmi-serahkan-surat-pengunduran-diri-ke-mpr
- detikcom. “Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres ke MPR.” 12 November 2026. https://news.detik.com/berita/d-8749544/gibran-resmi-serahkan-surat-pengunduran-diri-dari-wapres-ke-mpr
- detikcom. “Gibran Resmi Mundur dari Wapres, Sidang Paripurna HMP Pemakzulan Batal.” 12 November 2026. https://news.detik.com/berita/d-8749724/gibran-resmi-mundur-dari-wapres-sidang-paripurna-hmp-pemakzulan-batal
- Hukumonline. “Gibran Mundur sebagai Wapres, MPR Siapkan 4 Langkah untuk Proses Pengisian Jabatan.” 12 November 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/gibran-mundur-sebagai-wapres–mpr-siapkan-4-langkah-untuk-proses-pengisian-jabatan-lt6af58c62e9d5e/
- CNN Indonesia. “Mundur dari Wapres, Gibran Dapat Uang Pensiun Rp20 Juta per Bulan.” 13 November 2026. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20261113100001-532-1426706/mundur-dari-wapres-gibran-dapat-uang-pensiun-rp20-juta-per-bulan
- CNBC Indonesia. “Gibran Mundur, Ini Usia Wapres RI Tertua-Termuda Saat Akhiri Jabatan.” 12 November 2026. https://www.cnbcindonesia.com/research/20261112123416-128-784619/gibran-mundur-ini-usia-wapres-ri-tertua-termuda-saat-akhiri-jabatan
- Harapan Rakyat. “Menakar Hak Pensiun Gibran Rakabuming Usai Mundur dari Kursi Wapres.” November 2026. https://www.harapanrakyat.com/2026/11/menakar-hak-pensiun-gibran-rakabuming-usai-mundur-dari-kursi-wapres/

